Tuesday, December 14, 2010

[Hukum-Online] Patuh Sultan, Yogya Turunkan Tensi Politik

 

Patuh Sultan, Yogya Turunkan Tensi Politik
Sultan minta ini saatnya turunkan tensi politik. Warga diminta fokus membangun Yogyakarta.
 
Sri Sultan Hamengkubuwono Meninjau Shelter Pengungsi Merapi (ANTARA/Regina Safri)
BERITA TERKAIT
 
VIVAnews --Sri Sultan Hamengkubuwono mengucapkan terimakasih kepada DPRD dan ribuan masyarakat Yogyakarta yang mendukungnya dengan turun ke jalan pada aksi Senin kemarin.
 
Semalam Sultan juga meminta warga Yogyakarta menurunkan tensi politik yang sempat tinggi akibat polemik RUU Keistimewaan Yogyakarta.  Warga diimbau fokus membangun Yogyakarta. "Masyarakat di lereng Merapi saat ini membutuhkan uluran tangan kita agar kembali pulih dari penderitaan. Mari kita bantu mereka menata hidup kembali," kata Sultan, Senin, 13 Desember 2010 malam.

Menanggapi permintaan Sultan itu, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan siap untuk menurunkan tensi politik. "Kami siap untuk melaksanakan permintaan dari Sultan untuk menurunkan tensi politik pasca sidang di DPRD Provinsi kemarin,"kata Wisnu Aji Surya Prabowo, Wakil Ketua APDESI, DIY, Selasa, 14 Desember 2010.

Menurunkan tensi politik, kata Wisnu, bukan berarti pihaknya diam. Mereka tetap memantau secara serius perkembangan RUUK DIY, dan akan menyusun kekuatan jika nantinya pemerintah pusat tidak mengakomodir aspirasi Yogyakarta. "Kita akan kembali turun ke jalan dengan masa lebih besar, dan menyiapkan pasukan pembela keistimewaan melawan pemerintah pusat yang masih ngotot dengan pemilihan," tegasnya.

Lebih lanjut Wisnu menyatakan, Mendagri seharusnya membatasi diri dalam masalah RUU Keistimewaan ini, dengan tak melontarkan pernyataan bertentangan dengan keistimewaan Yogyakarta, dan memancing kemarahan warga Yogyakarta. "Lebih baik segera serahkan RUU Keistimewaan itu ke DPR agar segera dibahas," ujarnya.
 
Hal senada diungkapkan Sulistyo Admojo, Sekretaris Gerakan Yogyakarta. Pihaknya siap menurunkan tensi politik dan kembali bekerja membangun Yogyakarta. "Tapi kita akan mengerahkan masa lebih banyak jika nantinya aspirasi masyarakat Yogyakarta tidak diakomodir pemerintah maupun DPR," ujarnya.

"Kalau aksi kemarin belum mewakili keinginan warga Yogyakarta terhadap penetapan, maka kita siap menggerakkan 3,5 juta orang turun ke jalan. Orang-orang jompo, balita akan kita ajak turun ke jalan," ujar Sulistyo menambahkan.

Laporan Juna Sanbawa| Yogyakarta
 
• VIVAnews

__._,_.___
Recent Activity:
SARANA MENCARI SOLUSI KEADILAN HUKUM DI INDONESIA
Mailing List Hukum Online adalah wadah untuk saling bertukar pikiran dan berkonsultasi untuk saling membantu sesama. Isi diluar tanggung jawab Moderator.

Sarana berdiskusi dengan santun, beretika dan bertanggung-jawab serta saling menghargai dan tidak menyerang hasil pemikiran orang / pendapat orang lain.

Salam Hukum Online
.

__,_._,___

No comments:

Google