Wednesday, January 12, 2011

[Hukum-Online] Sofjan Wanandi : Janji Presiden Untuk Memacu Perekonomian Tidak Ada yang Berjalan. SBY Pembohong!

 

Sofjan Wanandi : Janji Presiden Untuk Memacu Perekonomian Tidak Ada yang Berjalan. SBY Pembohong!
 
JAKARTA, RIAMNEWS- Berbagai klaim keberhasilan pertumbuhan ekonomi nasional setelah 15 bulan periode kedua pemerintahan Presiden Presiden Susilo Bambang Yudhyoono (SBY) dianggap hanya isapan jempol belaka.
 
Fokus pencitraan dan pergulatan kepentingan politik menghabiskan energi pemerintah untuk mendorong roda ekonomi nasional bergulir dengan cepat di tengah persaingan menjadi pemain dominan dalam percaturan ekonomi global.
 
"Apa yang dijanjikan Presiden SBY untuk memacu perekonomian tidak ada yang berjalan," tegas Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, kepada di Jakarta, Rabu (12/1/2011).
 
Menurutnya, berbagai program idealis mulai dari fokus pembangunan untuk pertumbuhan (pro growth), menciptakan lapangan pekerjaan (pro job), dan pengentasan kemiskinan (pro poor), hingga membuka sumbatan penghambat (debottlenecking) tidak ada yang berjalan.
 
"Semua klaim itu semu karena buktinya pertumbuhan ekonomi yang dicapai bukan dari hasil kerja pemerintah. Pemerintah tidak terlalu banyak bekerja merealisasikan programnya. Ekonomi bertumbuh karena dunia usaha dan masyarakat berjuang sendiri untuk sekedar bertahan atau mencari peluang untuk berkembang," ujar Sofjan.
 
Pengurangan pengangguran misalnya, bukan karena pemerintah mampu mendorong terbukanya lapangan pekerjaan, namun karena masyarakat bergerak menciptakan pekerjaan sendiri.
 
"Karena itu yang tumbuh adalah sektor lapangan kerja informal. Ekspor sumber daya alam terus dimaksimalkan dan dibanggakan, tanpa upaya untuk mendorong tumbuhnya industri hilir yang padat karya.
 
Sementara ekspor produk manufaktur tumbuh karena pengusaha dan industri terus mencari peluang tanpa tergantung dari bantuan pemerintah yang justru membuka pintu lebar untuk barang impor," ujarnya. Ia merinci janji pemerintah untuk memperbesar penyerapan anggaran dalam belanja kementerian dan pemerintah daerah tidak terbukti. Padahal bila konsisten dijalankan hal itu akan mampu mendorong geliat usaha nasional dan menyerap tenaga kerja.
 
Demikian halnya dengan janji untuk pembenahan infrastruktur, menjamin kesinambungan pasokan energi hingga masalah pembebasan lahan masih sebatas dalam tataran program.
 
"Infrastruktur jalan, pelabuhan, bandar udara dan transportasi antar pulau masih buruk. Akibatnya beban biaya logistik nasional sangat tinggi yang membuat pemerataan hasil produksi barang dan jasa tidak bisa merata," paparnya.
 
Masalah peraturan yang tumpang tindih karena masih menganut ego sektoral, birokrasi yang berbelit serta budaya korupsi yang belum hilang membuat ekonomi biaya tinggi sulit dihapuskan.
 
"Kadang kalau mendengarkan tataran program dan janji pemerintah kita hanya ketawa karena pada ujungnya kebijakan yang mereka keluarkan yang sering bertolak belakang dengan semua itu. Contohnya di saat kita disuruh bersaing ditingkat global, jangankan diberi insentif yang ada ditambahi beban, kenaikan listrik, bea ekspor hingga berbagai pajak lokal akibat otonomi daerah. Sekedar bertahan tidak bangkrut saja sudah bagus," pungkasnya.
 
(mi/ian)

__._,_.___
Recent Activity:
SARANA MENCARI SOLUSI KEADILAN HUKUM DI INDONESIA
Mailing List Hukum Online adalah wadah untuk saling bertukar pikiran dan berkonsultasi untuk saling membantu sesama. Isi diluar tanggung jawab Moderator.

Sarana berdiskusi dengan santun, beretika dan bertanggung-jawab serta saling menghargai dan tidak menyerang hasil pemikiran orang / pendapat orang lain.

Salam Hukum Online
.

__,_._,___

No comments:

Google