Kalau kita kena "Bom Gas Elpiji 3 kg" Pertamina, atau kena libas "Lumpur Lapindo",di Jawa Timur atau kena tumpah "arus minyak Australia "dipantai Timor NTB ...Siapa yg tanggung jawab ??
Adakah asuransi kesehatan (Health Insurance ) yg jamin kita seperti ide dan cita2 OBAMA ( membuat UU Public Health Care di USA)yg membawa dia sebagai warga USA kulit hitam( dalam kampanye PEMILU) yg berhasil menjadi perhuni White House ???.
............
Sekarang baru saya dapat memahami kenapa :
1.OBAMA membatalkan kunjungan PERTAMA ke NKRI pada awal tahun 2010 dengan alasan lagi Ngurus Undang2 Kesehatan dan Senior Citizen di negerinya Amerika serikat bersama anggota Senat( sebagai follow up Kampanye PEMILU Presiden USA).
2.OBAMA membatalkan kedatangan ke Jakarta untuk KEDUA KALINYA bulan juni yl, karena alasan adanya minyak British Petrolium ( BP) di Teluk Mexico yg merusak alam pulau2 di pantai USA dan mengancam kesehatan warga negara USA.
3.Jika ada lagi alasan kesehatan warga USA, bukan tak mungkin , OBAMA akan menunda kunjungan ke 3 kalinya ke Jakarta....=
............
............
Asusransi Kesehatan sebagai rakyat biasa cukup dengan US$ 500 setahun dapat menjamin biaya kesehatan sepanjang tahun, termasuk biaya operasi di Rumah Sakit yg cukup mewah .
Saya pernah operasi hidung ( sinusitis) dan tengorokan ( amandel) dan harus dirawat selama totaal 1o hari dgn totaal biaya lebih dari US$ 10.000......
............
Tahun 2000 saya ikut GUSDUR ( Nompang Air FOrce ONE ,Pesawat Kepresidenan R.I ) ke Salt Lake City ,UTAH USA berobat mata ( Transplantasi Cornea ) cuma ... dgn kirim email ...ke Prof Randall Olson, Director Rumah Sakit Mata ( Moran Eye Center ) di Salt Lake City,UTAH, dengan menyebutkan bahwa saya warga negera R.I. yg Presidennya GUSDUR waktu itu, dgn menyebutkan ...gaji PNS sebagai Dosen di Perguruan Tinggi negeri di NKRI hanya US$200 sebulan. Prof Randall Olson membalas email saya bahwa ...Moran Eye Center sangat ingin membantu saya dgn hanya membayar rumah sakit saja US$750, Cornea dan biaya Dokter dan oprasi GRATIS...... dgn menembuskan email beliau ke GUSDUR, mohon agar saya diikutkan Pesawat Air Force ONE ( Pesawat Kepresidenan R.I.)
Salah seorang "Pembisik" Gusdur langsung tilpon saya ... ANDA SIAPA ???, kok berani2nya kirim email... ke Dokter Gusdur di Amerika.....
Tapi karena GUSDUR sudah setuju ingin bantu Anda ..... datanglah...
Kata pembisiknya.
Akhirnya saya ikut GUSDUR 2( dua) kali naik Pesawat Air Force One ke USA berobat mata kiri saya,.Setahun kemudian sewaktu Prof Dr Randall Olson memberi kuliah umum di Bagian mata RSCM,Jakarta saya harus duduk 2( dua) jam mempertontonkan mata saya kepada puluhan calon Dokter mata laki2 perempuan,dan Dokter mata senior di RSCM, sebagai bagian dari Topik Kuliah umum beliau
............
Bulan mei tahun 2008 , jam 20 malam saya sebagai pemegang ASKES ( Asuransi Kesehatan Pegawai negeri ) dgn Pangkat Gol IV ( tertinggi di Pegawai negeri NKRI)tergeletak di Bagian gawat darurat,di Rumah Sakit Fatmawati ....... mencret ...di Infus ....... harus menunggu 4 jam untuk mendapatkan kamar untuk dirawat ....... setelah ..anak saya tilpon ...pejabat Tinggi rumah Sakit Fatmawati dirumahnya..
Sangat kebetulan sekali Brur RR , dari APW yg kantornya 1,5 km dari RS Fatmawati sempat lihat saya dan bawa makanan kira2 jam 7 malam, selagi saya menunggu ..dan menunggu tanpa kepastain...
Selama dirawat selama 3( tiga) hari , calon2 Dokter ( belon lulus Dokter) sangat rajin periksa saya, karena Dokter ahlinya lagi sibuk ..hanya sekali2 saja bisa temui saya........ dan dgn segala kesabaran saya ..... mencret... badan saya tiba2 sembuh......
............
...........Tapi walaupun begitu banyak juga Dokter dan petugas Rumah Sakit Fatmawati yg pribadinya sangat mulia , melawan arus ........dan pola ..... ketidak pedulian ..terhadap pasien miskin.....Jadi jangan disalakan petugas rumah Sakit Fatmawati, tapi mungkin salahnya Kemen KESEHATAN...
............
Sekarang saya ... masih setiap bulan ke RS Fatmawati mencek kesehatan ... sebagai Pemegang kartu ASKES...... bersama ratusan PNS, dan pensiunan PNS ( kebanykan MANTAN PEJABAT TINGGI NKRI ) yg kebetulan MISKIN.....yg pegang ASKES( Asuransi Kesehatan NKRI...).... kalau gak Sabar ..... pasti sudah lama ..mati....
Hidup NKRI. Unity in Diversty
From: Naswil Idris <naswil@yahoo.
To: APWKomitel@yahoogro
Cc: qbmember@qbheadline
Sent: Sat, June 26, 2010 12:22:26 PM
Subject: [APWarnet] Silahkhen Warga "Class n Action"....DPR berani gak ??
Kalau korban Gempa Bumi dan banjir Air kemana alamat mau Class Action ??.Alamatnya gak jelas..??. Berdoa saja sama Tuhan.....
............ ......... .
TAPI Korban2 berikut ,Koran dan TV harus berani bantu rakyat kecil menyatakan Class Action :
1.Korban Banjir Lumpur di Jawa Timur
3.Korban Gas Elpiji Pertamina 3 kg meledak-ledak -ledak di rumah2 penduduk miskin....
pasti sudah jelas alamatnya... .....class actionnya... ..
Koran dan TV mana yg mau jadi pioneer ???.
............ '
DPR berani gak ???
............ ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ...
From: "rrusdiah@yahoo. com" <rrusdiah@yahoo. com>
Sent: Sat, June 26, 2010 10:26:39 AM
Subject: [APWarnet] Silahkhen Warga "Class n Action"....
semestinya pejabat kita meniru bagaimana Obama menerapkan janji melindungi rakyat kecilnya dong dan berani actions..bahkan jenderal yang tidak nurut pun segera dipecat...
seandainya loh ... :-)
dan berandai andai... :-)
mengerikan juga yah... jika tiba tiba meledak dirumah kita... kok bisa hancur sampai ketetangga sih...bukan maen... apa sehebat bomnya teroris ?
catatan: kalo khawatir... berlibur aja ke Lake Danau Gunung Tujuh di kabupaten kerinci... pasti disono ngak banyak tabung berbahaya ini...atau ke lake ontario lah... jika mampu... ups :-)
salam, rr - apw
Sabtu, 26 Juni 2010 | 04:55 WIB
Jakarta, Kompas - Masyarakat korban kebocoran tabung elpiji ukuran 3 kilogram dapat mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action) kepada pemerintah untuk menuntut ganti rugi. Akan tetapi, pemerintah juga bisa menanggapinya dengan melihat siapa yang harus bertanggung jawab.
Gugatan itu dapat diajukan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian, dan kementerian lain yang bersama- sama mengelola dan menangani tabung elpiji 3 kg tersebut.
Demikian penjelasan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepoli- sian Negara RI Komisaris Jenderal Ito Sumardi seusai rapat khusus penanganan tabung elpiji ukuran 3 kg yang dipimpin Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (25/6).
"Pemerintah juga bisa menanggapinya apakah itu karena tanggung jawab pemerintah atau tanggung jawab masyarakat yang kurang paham pemakaian tabung elpiji itu sendiri," ujar Ito.
Untuk itu, guna mengetahui ada tidaknya masalah teknis atau nonteknis dalam penggunaan tabung elpiji yang menyebabkan kebocoran gas seperti dari kualitas selang, karet, dan regulator tabung elpiji, Polri turun tangan menginvestigasi di Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri.
Penelitian untuk mengetahui kemungkinan ada penyalahgunaan tabung elpiji 3 kg demi keuntungan bisnis pengambil manfaat bisnis tabung. "Misalnya yang terjadi di Bantargebang, Bekasi, baru-baru ini. Di sana ada indikasi pidana karena ada penipuan karena dikuranginya tabung gas 3 kg bersubsidi dengan tabung gas 12 kg yang tidak bersubsidi. Pelaku hanya memikirkan keuntungan, tetapi mengabaikan keselamatan masyarakat. Ini akan diselidiki," kata Ito.
Polri bersama Kementerian ESDM dan lainnya ikut mendukung pengecekan kembali syarat tabung yang akan digunakan di masyarakat. Itu karena disinyalir label Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dibuat untuk persyaratan tabung epliji kualitasnya tidak sesuai.
Namun, terkait masalah nonteknis, Ito menyatakan, ada kekurangpahaman masyarakat dalam menggunakan tabung elpiji sehingga terjadi kebocoran gas. "Untuk hal ini, pemerintah harus memberi sosialisasi kepada masyarakat," ujarnya.
Dari rapat penanganan tabung elpiji ukuran 3 kg terungkap, penyebab kebocoran gas banyak terjadi pada aksesori tabung gas. "Banyak selang, karet, dan regulator tidak memenuhi SNI, meski berlabel SNI," katanya.
Di tempat sama, Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto menyatakan, Wapres Boediono akan membahas penanganan tabung elpiji hari Selasa. "Korban yang jatuh karena penggunaan tabung elpiji sangat memprihatinkan Wapres. Karena itu, Wapres memberikan arahan rinci untuk dibahas pekan depan dengan lebih konkret," kata Kuntoro.
Menurut Kuntoro, selang tabung memiliki masa pakai setahun, sedangkan tabung memiliki masa pakai lima tahun.
"Seharusnya tiap tahun selang dan karetnya diganti. Namun, biasanya kalaupun diganti, selang yang dipakai berkualitas sembarangan. Ini persoalan yang harus diatasi dengan sosialisasi dan edukasi, perluasan jangkauan informasi ke masyarakat lapis paling bawah," ujarnya.
Dia menyebutkan, jika pergantian selang tidak sesuai dengan persyaratan, yang harus bertanggung jawab adalah masyarakat.
"Akan tetapi, jika ditemukan selang dari pabrik tidak sesuai standar, pabrikan harus bertanggung jawab. Kalau mau melihat siapa yang harus bertanggung jawab, harus dilihat dari kejadiannya," katanya.
Turun ke lapangan
Menurut Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Indroyono Susilo, Wapres Boediono memerintahkan Kementerian Perdagangan (Kemdag) bersama Badan Reserse Kriminal Polri turun ke lapangan untuk mengatasi peredaran selang karet pada tabung gas yang tidak sesuai SNI. Selang itu dianggap sebagai penyebab utama kebocoran gas 3 kg yang memakan 27 korban jiwa pada tahun 2008-2010.
Menurut Indroyono yang juga mengikuti rapat dengan Wapres, untuk meningkatkan koordinasi lintas kementerian dalam soal ini, Wapres menunjuk Menko Kesra sebagai pengendali. "Karena banyak yang terlibat dalam penanganan tabung gas sebenarnya selalu ada koordinasi. Akan tetapi, sejak ada ledakan-ledakan ini diintensifkan," kata Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh.
Dari Polda Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Timur Pradopo menyampaikan, pihaknya masih menyelidiki kasus kebocoran elpiji di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. "Itu masalah soal keamanan konsumen, polisi akan bertindak sesuai hukum," kata Timur.
Mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab dalam kasus yang memakan korban jiwa dan harta itu, dia menjawab, "Nanti kita lihat hasil pemeriksaan dan penyelidikannya."
Menyikapi kondisi itu, Badan Pengkajian dan Penerapan Tek- nologi (BPPT) merekomendasikan dua hal: revisi desain kompor gas dan pemasangan alat sensor gas.
"Revisi desain kompor gas dengan mengurangi risiko kebocoran pada tiga titik kelemahan diubah menjadi satu titik saja. Untuk mendeteksi kebocoran gas, dipasang alat sensor dengan harga terjangkau," kata Direktur Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi Energi BPPT Arya Rezavidi.
Kepala Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Puji Winarni dan Kepala Balai Besar Kekuatan Struktur BPPT Tri Wibowo mengemukakan, teknisinya siap dilibatkan untuk pengujian berkala pada produk kompor dan tabung gas yang sudah beredar di masyarakat.
LIPI memiliki kompetensi pengujian kompor gas, sedangkan BPPT berkompetensi menguji tabung gasnya. Keduanya memiliki laboratorium lengkap.(HAR/ DAY/UTI/NAW/ EVY/OSA/TRI)
ref: http://www.micronic
---
Mailing List Hukum Online adalah wadah untuk saling bertukar pikiran dan berkonsultasi untuk saling membantu sesama. Isi diluar tanggung jawab Moderator.
Sarana berdiskusi dengan santun, beretika dan bertanggung-jawab serta saling menghargai dan tidak menyerang hasil pemikiran orang / pendapat orang lain.
Salam Hukum Online
No comments:
Post a Comment