http://www.belajarhr.blogspot.com/: [Diskusi HRD Forum] Penurunan Upah Karena Demosi Dalam PKB

Pak Steve, sebetulnya ini karena topik yang dibicarakan sangat menarik, jadi meskipun jam 1 dini hari saya sempatkan untuk mereview dan respon diskusi ini :-)

Jadi betul sekali yang Bapak sampaikan di bawah, mutasi, demosi, dan promosi adalah privilege perusahaan. Tetapi upah tidak boleh diturunkan Pak, meskipun upah tersebut sudah di atas upah minimum, karena ketentuan Pasal 17 Permenaker No 1 Tahun 1999 disebutkan dengan jelas kalimatnya seperti itu. Pengertian Bapak di atas baru dibenarkan kalau kalimat dalam Pasal 17 berbunyi: "Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang berlaku, pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah di bawah upah minimum." Pengecualian yang lain yang masih dapat dibenarkan misalnya jika memang terjadi restrukturisasi dan reorganisasi dalam perusahaan yang berdampak pada salary range. Tapi ini harus bersifat struktural, bukan individual. Sedangkan jika demosi karena kesalahan karyawan ataupun karena karyawan tidak perform, maka tidak bisa diberlakukan hal seperti itu. Kalau karyawan melakukan kesalahan, harus diberikan sanksi dan diberlakukan pembinaan yang layak sesuai aturan ketenagakerjaan. Kalau strategi/policy perusahaan ingin memasukkan demosi ke dalam salah satu bentuk "pembinaan" karyawan, maka perusahaan harus jeli dalam membuat struktur pengupahan, agar ratio upah pokok dengan tunjangan-tunjangan dan fasilitas jabatan cukup "berarti" dalam hal terjadi demosi. Jadi ketika seseorang di-demosi dari satu posisi ke posisi tertentu, maka dia bisa kehilangan tunjangan-tunjangan dan fasilitas yang cukup signifikan, sementara upah pokoknya tidak diganggu. Sementara kalau demosi karena alasan karyawan tidak perform, harus dicari background-nya dulu kenapa tidak perform. Bisa jadi kesalahan saat merekrut (bukan orang yang tepat pada posisi itu), atau kesalahan pada penetapan KPI yang terlalu tinggi, atau program pengembangan karyawan nya yang tidak jalan, dsb. Saya koq seringkali melihat kalau karyawan tidak perform lebih banyak penyebabnya di manajemennya ya Pak, dan sedikit sekali saya temukan persoalan mendasarnya ada di karyawan. Karena banyak saya temukan manajer lini di perusahaan-perusahaan hanya fokus pada fungsi teknisnya, dan melupakan fungsi manajerialnya khususnya sebagai "HR Manager" bagi anak buahnya. Apalagi kalau manajer lini seperti ini ketemu dengan pengelola HR di perusahaan tersebut yang pragmatis dan hanya memikirkan aspek teknis dari HR Management-nya. Sehingga apa yang John Maxwell sampaikan dalam bukunya yang terbaru "Leadership Gold" itu saya amin-kan, yaitu: banyak karyawan resign sebenarnya bukan meninggalkan perusahaannya, tetapi ingin meninggalkan manajer-nya.

Semoga bermanfaat.

Salam,

Mangara Sidabutar
________________________________
From: steve <blackstar.kid@gmail.com>
To: Diskusi-HRD@yahoogroups.com
Sent: Wed, October 14, 2009 12:00:34 PM
Subject: [Diskusi HRD Forum] Re: Penurunan Upah Karena Demosi Dalam PKB

Salam...

saya salut dengan pak mangara...
benar2 telaten melihat semuanya peraturan yg ada...
dan logikanya membuka pandangan saya selama ini...

tapi untuk yang permenaker 1 th 1999 pasal 17 itu menurut saya mengacu untuk upah minimum pak..
perusahaan harus memberikan upah sesuai upah minimum yang berlaku.. dan bila lebih tidak boleh diturunkan

tapi untuk masalah demosi dan penurunan itu hak/privilege dari perusahaan, asal perusahaan tidak menurunkan upah dibawah upah minimum yg berlaku.
tidak mungkin kita memiliki posisi dengan jabatan dan tanggung jawab yang sama tapi upahnya berbeda jauh..

di lain pihak, perusahaan juga harus menjelaskan kepada karyawan tersebut dan memberikan kesempatan memilih menerima atau menolak.
jika menolak yah dijelaskan apa yg akan dia terima,, sesuai peraturan yang berlaku tentunya.
ini hanya pendapat saya saja,,

salam,
steven

--- In Diskusi-HRD@ yahoogroups. com, Mangara Sidabutar <mangara_sdb@ ...> wrote:
>
> Dear all,
>
> Diskusi yang sangat menarik. Ijinkan saya merubah subject dari yang sebelumnya hanya berjudul mohon bantuan, supaya jelas apa yang sedang kita diskusikan.
>
> Setelah mempelajari jalannya diskusi maka pandangan saya adalah sbb:
>
> 1. Mengenai penurunan upah.
>
> Apa yang diatur dalam Pasal 17 Permenaker 01 Tahun 1999 saya kira sudah sangat jelas dan final:
> Pasal 17Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum
> yang berlaku,pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
>
> Jadi, kalau tidak diatur secara jelas di dalam Perjanjian Kerja maupun Perjanjian Kerja Bersama, maka sudah pasti tidak boleh melakukan penurunan upah dengan alasan apapun.
>
> 2. Mengenai pengaturan dalam PKB tentang penurunan upah karena demosi.
>
> Ini bagian yang menurut saya paling menarik dalam diskusi ini. Karena secara aturan ketenagakerjaan telah diatur jelas bahwa penurunan upah dilarang dalam Pasal 17 Permenaker 01 Tahun 1999. Tapi kalau terjadi dalam PKB diatur bahwa hal itu diperbolehkan, maka mana yang lebih kuat?
>
> Dalam Pasal 124 ayat (2) dan (3) UU Kerja No.13 Tahun 2003 disebutkan sbb:
>
> (2) Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
> (3) Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam "peraturan perundang-undangan" .
>
> Persoalannya adalah apakah Permenaker 01 Tahun 1999 termasuk dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud di atas? Kalau kita mengacu pada tata urutan perundang-undangan yang diatur dalam Ketetapan MPR No.3 Tahun 2000 khususnya dalam Pasal 2 yang menyebutkan: Tata urutan peraturan perundanga merupakan pedoman dalam pembuatan
> aturan hukum di bawahnya.Tata urutan Peraturan perundang-undangan
> Republik Indonesia adalah :
> 1. Undang-Undang Dasar 1945;
> 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
> 3. Undang-Undang;
> 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Rakyat Republik Indonesia;
> 5. Peraturan Pemerintah;
> 6. Keputusan Presiden;
> 7. Peraturan Daerah;maka jelas bahwa Peraturan Menteri (Permen) tidak termasuk dalam klasifikasi perundang-undangan. Sedangkan sebaliknya menurut Pasal 1338 KUH Perdata jelas disebutkan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Artinya apa? Artinya PKB ternyata punya kedudukan hukum lebih kuat jika ditinjau dari keberadaannya yang berlaku bagaikan UU (Pasal 1338 KUH Perdata) dan diatur oleh UU (UU 13/2003).
>
> Memang ada 2 mazhab besar dalam kasus-kasus hukum seperti ini. Bagi mazhab yang pertama mengakui bahwa semua aturan pelaksana yang lebih spesifik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perundang-undangan yang diatur dalam Tap MPR No.3 Tahun 2000 dengan mengacu pada Pasal 4 Tap MPR ini yang berbunyi:
> Pasal 4
> (1) Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan maka
> setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan
> dengan aturan hukum yang lebih tinggi.
> (2) Peraturan atau keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa
> Keuangan, menteri, Bank Indonesia, badan, lembaga, atau komisi
> yang setingkat yang dibentuk oleh Pemerintah tidak boleh
> bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan
> peraturan perundang undangan ini.
> Tentu saja mazhab ini akan menyatakan bahwa Perjanjian Kerja ataupun PKB yang mengurangi ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan-peraturan di bawah PP ataupun Keppres menjadi batal demi hukum.
>
> Sedangkan mazhab kedua yang memahami Tap MPR No 3 Tahun 2000 secara rigid tidak mengakui selain yang disebutkan dalam Pasal 2. Jadi, kalau memang sudah diatur dalam Perjanjian Kerja ataupun PKB maka ketentuan mengenai penurunan upah tersebut menjadi sah untuk dilakukan. Yang agak berbeda adalah jika penurunan upah ini diatur dalam Peraturan Perusahaan, yang menurut saya tidak memiliki kekuatan bagai undang-undang seperti Perjanjian Kerja ataupun PKB karena sifatnya yang tidak konsensual (atau lebih bersifat sepihak).
>
> 3. Mengenai penurunan upah karena situasi dan kondisi perusahaan yang mengalami penurunan.
>
> Kalau ini persoalannya, maka saya berpendapat bahwa ini sangat kondisional. Kalau memang mengarah ke efisiensi atau bahkan yang lebih buruk UU saja mengijinkan koq untuk dilakukan PHK. Nah, biasanya dalam hal ini bisa saja terjadi kesepakatan di antara perusahaan dan karyawan untuk tidak ada PHK tetapi penurunan upah. Sepanjang bisa dibuktikan adanya kondisi buruk tersebut dan disepakati secara bersama, maka menurut saya itu bisa dilakukan dalam rangka menghindari PHK dan pastinya harus bersifat massal. Jadi alasan ini tidak dapat diberlakukan pada penurunan upah secara individual.
>
> 4. Mengenai putusan PHI yang memenangkan penurunan upah dalam gugatan.
>
> Kalau seperti case putusan PHI seperti yang dijelaskan dalam diskusi ini, maka saya kira itu tidak bisa dijadikan acuan, karena tidak disampaikan secara jelas di bawah mengenai alasan-alasan hukum apa saja yang dijadikan dasar oleh Hakim PHI dalam membuat putusan tersebut. Lalu di email di bawah juga dituliskan bahwa putusan PHI tersebut belum final, karena para pekerja masih melanjutkan Kasasi ke MA.
>
> Demikian pandangan saya.
>
> Mangara Sidabutar
>
>
> ____________ _________ _________ __
> From: Sugeng Barkah <sbarkah@... >
> To: Diskusi-HRD@ yahoogroups. com
> Sent: Thu, October 8, 2009 6:04:13 PM
> Subject: Re: RE: [Diskusi HRD Forum] Mohon Bantuan '
>
> Yth. Bpk. Sinurat,
> Terima kasih atas tambahan/klarifikas inya.
> Saya menggarisbawahi bhw "hukum kita tidak menganut preseden". Semoga
> para member forum ini dpt menyikapi kalimat ini ketika dihadapkan pd
> persoalan penurunan upah.
>
> Salam
>
> On 10/8/09, suryanto.sinurat@ ... <suryanto.sinurat@ ...> wrote:
> > Yth. Pak Subarkah,
> >
> > Dalam perkara tersebut yang diturunkan adalah upah pokoknya,bahkan ada yang
> > awalnya sekitar 2 juta diturunkan menjadi 1 juta sekian. Jadi awalnya
> > Pengusaha memberikan SK Demosi yang disertai penurunan upah (disesuaikan
> > dengan posisi yang baru).SK inilah yang kemudian digugat.
> >
> > Yth. Pak Supriyono,
> >
> > Saya sepakat tidak bisa jadi acuan. Pertanyaan diskusi ini adalah apakah
> > upah dapat diturunkan atau tidak? Itu sesuatu yang umum. Knapa saya
> > lontarkan putusan tersebut,karena permasalahan hukum dalam kaus ini juga
> > umum,yakni "apakah aturan penurunan upah karena demosi dalam PKB
> > bertentangan dengan peraturan perundang2an atau tidak?" Saya hanya kutip
> > amar putusan karena dalam amarnya sudah menjawab pertanyaan tersebut
> > yakni,"Penerapan    demosi    dan    penyesuaian    remunerasi Tergugat I,
> > Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat
> > VII merupakan hak Penggugat sesuai perjanjian kerja bersama (PKB) dan
> > ketentuan hukum yang berlaku". Dari amar ini menurut kita bisa ambil
> > kesimpulan bahwa demosi dan penyesuaian/ penurunan upah tidak bertentangan
> > dengan peraturan perundangan. Mungkin saja di kasus lain bs diterapkan
> > berbeda, karena hukum kita tdk menganut preseden.
> >
> > Regards,
> >
> > Sinurat
> >
> >
> >
> > Sent from my BlackBerry®
> > powered by Sinyal Kuat INDOSAT
> >
> > -----Original Message-----
> > From: "P. Supriyono" <p.supriyono@ ...>
> > Date: Thu, 8 Oct 2009 11:36:01
> > To: <Diskusi-HRD@ yahoogroups. com>
> > Subject: Re: RE: [Diskusi HRD Forum] Mohon Bantuan '
> >
> > Dear rekans,
> >
> > Saya pikir kalau suatu jurisprudensi hanya dikutip bagian putusan saja, dan
> > dijadikan untuk menilai kasus lain kurang tepat juga.
> > Setiap kasus pasti mempunyai pertimbangan tersendiri, dan mungkin bisa
> > berbeda putusannya jika ada kasus lain yang tampak sama tapi secara
> > detailnya berbeda.
> > Saya pikir apabila suatu jurisprudensi mau dijadikan pertimbangan, alangkah
> > lebih baik diambil secara keseluruhan (via attachment mungkin).
> > Putusan hakim terhadap suatu kasus tidak bisa untuk menggeneralisasi kasus
> > yang lain yang mungkin serupa.
> >
> > Salam,
> >
> > --- Pada Rab, 7/10/09, Sugeng Barkah <sbarkah@... > menulis:
> >
> >
> > Dari: Sugeng Barkah <sbarkah@... >
> > Judul: Re: RE: [Diskusi HRD Forum] Mohon Bantuan '
> > Kepada: Diskusi-HRD@ yahoogroups. com
> > Tanggal: Rabu, 7 Oktober, 2009, 6:21 PM
> >
> > Dear All,
> >
> > Sependapat dgn pak Sinurat apabila "sepanjang disepakati" para pihak dalam
> > PK/PP/PKB termasuk bila sampai diperkarakan dalam pengadilan. Namun saya
> > masih beranggapan bahwa hanya sedikit pekerja yang berkenan upahnya
> > diturunkan jika tidak dalam kondisi terpaksa. Saya memahami bahwa anggapan
> > saya tidak sebanding dgn putusan majelis hakim.
> >
> > Sedikit pertanyaan.. .kira2 kenapa kata-2 dalam amar putusan menggunakan
> > kata remunerasi (umum), apakah dalam amar putusan dimaksud upah pokoknya
> > diturunkan? Hal ini patut diklarifikasi karena bila remunerasi turun belum
> > tentu upah pokoknya turun.
> >
> > Demikian dan terima kasih atas pencerahannya.
> >
> > Salam,
> > sbarkah
> >
> > 2009/10/7 jack sinurat <suryanto.sinurat@ gmail.com>
> >
> > Dear all,
> >
> > Ketika terjadi multitafsir atas Pasal-Pasal yang ada dalam suatu ketentuan
> > hukum, sebenarnya kita bisa mengacu pada Putusan Pengadilan, dimana Majelis
> > Hakim yang kemudian akan menafsirkan dan menemukan hukumnya.
> >
> > Beranjak dari hal itu, sepengetahuan saya UPAH boleh diturunkan memang
> > sepanjang diatur dalam PK/PP/PKB yang ada. Kasus ini dapat dilihat dalam
> > Putusan PHI Nomor 124/PHI.G/2007/ PN.JKT.PST, dimana dalam kasus tersebut
> > beberapa Pekerja menggugat Perusahaan karena telah melakukan demosi dan
> > penurunan upah karena disesuaikan dengan jabatan yang baru. Saya tidak bisa
> > kutip isi semua, namun amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
> >
> > Menimbang,    bahwa    terhadap    gugatan    tersebut         Pengadilan
> > Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil
> > putusan, yaitu putusan tanggal 09 Agustus 2007 Nomor. 124/PHI.G/2007/
> > PN.JKT.PST yang amarnya sebagai berikut :
> >
> > 1.    Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
> > 2.    Menyatakan    bahwa    penerapan    demosi    dan    penyesuaian
> > remunerasi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,
> > Tergugat VI dan Tergugat VII merupakan hak Penggugat sesuai perjanjian kerja
> > bersama (PKB) dan ketentuan hukum yang berlaku ;
> > 3.    Menyatakan bahwa penerapan demosi pada Tergugat I, Tergugat II,
> > Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dan
> > penyesuaian remunerasi adalah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.
> > 4.    Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat
> > IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk melaksanakan demosi dan
> > penyesuaian remunerasi tanpa syarat;
> > 5.    Menyatakan bahwa anjuran yang dikeluarkan Disnakertrans Propinsi DKI
> > Jakarta dalam perselisihan ini adalah tidak tepat dan karenanya tidak
> > berlaku.
> > 6.    Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
> > 7.    Menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar
> > Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
> > Para Pekerja lalu mengajukan kasasi kepada MA atas Putusan PHI tersebut,
> > antara lain dengan dalil ada kesalahan penerapan hukum karena upah tidak b
> >
> > Tentang Provisi :
> >
> > -     Menolak provisi untuk seluruhnya ;
> >
> > Tentang Pokok Perkara :
> >
> > 1.    Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
> > 2.      Menyatakan    bahwa    penerapan    demosi    dan    penyesuaian
> > remunerasi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,
> > Tergugat VI dan Tergugat VII merupakan hak Penggugat sesuai perjanjian kerja
> > bersama (PKB) dan ketentuan hukum yang berlaku ;
> > 3.      Menyatakan   bahwa   penerapan   demosi   pada   Tergugat   I,
> > Tergugat   II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan
> > Tergugat VII dan penyesuaian remunerasi adalah sah menurut ketentuan hukum
> > yang berlaku.
> > 4.      Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat
> > IV, Tergugat V, Tergugat    VI       dan    Tergugat    VII       untuk
> > melaksanakan    demosi   dan penyesuaian remunerasi tanpa syarat ;
> > 5.      Menyatakan bahwa anjuran yang dikeluarkan Disnakertrans
> > Propinsi    DKI Jakarta dalam perselisihan ini adalah tidak tepat dan
> > karenanya tidak berlaku.
> > 6.      Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
> >
> > Mungkin dapat memberi sedikit gambaran.
> >
> > regards,
> >
> > Sinurat
> >
> > 2009/10/7 Sugeng Barkah <sbarkah@gmail. com>
> >
> > Dear rekan Jimmy.
> >
> > Saya salah satu "penganut" pasal 17 Permenaker No. Per 01/MEN/1999 tentang
> > Upah Minimum dalam hal UPAH tidak boleh diturunkan. Sudah sangat terang
> > benderang kalimatnya.
> > Jadi BUKAN HANYA tidak boleh menurunkan UPAH dibawah UMP/UMR/UMK, namun
> > TIDAK BOLEH juga menurunkan UPAHnya meskipun penurunannya masih lebih tinggi
> > dari UMR/UMK/UMP.
> >
> > Demikian pendapat saya.
> >
> > Salam,
> > sbarkah
> >
> > 2009/10/7 Jimmy Hutapea <jimmy.hutapea@ goldsgym. co.id>
> >
> > Dear all,
> > Sebelumnya cukup banyak yang beranggapan bahwa gaji tidak boleh diturunkan,
> > dan ada rekan yang memberikan peraturannya,
> >
> > Permenaker No. Per 01/MEN/1999 tentang Upah Minimum jo. Kepmenaker No.
> > Kep-226/MEN/ 2000 tentang Perubahan Pasal dst.
> > Psl 17, Permenaker tsb berbunyi: " Bagi Perusahaan yang telah memberikan
> > upah lebih tinggi dari upah minimum yang berlaku, pengusaha dilarang
> > mengurangi atau menurunkan upah."
> > Bagaimana tanggapan rekan2?
> >
> > Thank you,
> > Jimmy S. Hutapea
> >
> >
> > From: Diskusi-HRD@ yahoogroups. com [mailto:Diskusi- HRD@ yahoogroups. com]
> > On Behalf Of Gabe S. Trisunjata
> > Sent: Monday, October 05, 2009 4:52 AM
> >
> > To: Diskusi-HRD@ yahoogroups. com
> >
> > Subject: Re: RE: [Diskusi HRD Forum] Mohon Bantuan '
> >
> > Rekan HRDF's,
> >
> > a Secara lugas sumberhukum penurunan gaji tidak diatur dalam peaturan
> > perundang-undangan Indonesia.
> >
> > b. PP NO. 8/981 ada definisi upah sbb:
> >
> > ":a.   Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari Pengusaha
> >      kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah
> >      atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk
> >      uang yang ditetapkan menurut suatu   persetujuan,   atau
> >      peraturan perundang-undang, dan dibayarkan atas dasar suatu
> >      perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk
> >      tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya; "
> >
> > c. Dari definisi itu kalau ada kesepakatan antara manajemen dan pekerja,
> > maka bisa saja nominal gaji turun.
> >
> > d. kalau soal kenaikan masih ada rujukannya yaitu SK Gub hal UMKab.
> >
> > Gabriel S Trisunjata
> > Plus One Every Day;
> > CD Himpunan UUPPTK v12F (2.500 hlm cetak)
> > http://www.asyik- uih.com/uupptk/ indeks-hpu- v12fr1.txt
> > HP: 08124955201
> >
> > --- On Fri, 10/2/09, Sugeng Barkah <sbarkah@gmail. com> wrote:
> >
> > From: Sugeng Barkah <sbarkah@gmail. com>
> > Subject: Re: RE: [Diskusi HRD Forum] Mohon Bantuan '
> > To: Diskusi-HRD@ yahoogroups. com
> > Date: Friday, October 2, 2009, 5:28 PM
> >
> > Pak Santo,
> >
> > Apabila memperhatikan akar persoalannya adalah karyawan dimaksud sudah
> > kurang/tidak dibutuhkan lagi oleh perusahaan (mohon dikoreksi bila
> > saya salah persepsi). Jadi bukan soal development lagi yg menjadi
> > esensi perusahaan tsb.
> >
> > Memang menyedihkan apabila cara berpikir para wakil perusahaan (HR)
> > seperti ini dalam menyelesaikan persoalan HI yg terkadang terkesan
> > shortcut, arogansi, tidak menampakan jiwa kemitraan, dsb.
> >
> > Semoga berkenan.
> > Salam,
> > sbarkah
> >
> > On 10/2/09, Santo Agus Subekti <santo@indotruck- utama.co. id> wrote:
> > Jika menilik akar permasalahannya, sebenarnya untuk alternatif menurunkan
> > gaji ybs saya rasa kurang bijaksana, karena ada beberapa alternatif yang
> > dapat ditempuh tanpa merugikan salah satu pihak.
> > Salah satunya adalah masalah pembinaan dan development dari kompetensi
> > karyawan ybs. Maksud saya, bisa saja karyawan tersebut dimutasikan ke dept
> > lain yang benar-2 baru bagi dia dan kita didik dia sesuai dengan job
> > desk/job role pada posisi barunya, tentunya dengan mempertimbangkan bakat,
> > potensi dan ketertarikan dia pada suatu pekerjaan, jadi dia menerima
> mutasi
> > tersebut bukan karena keterpaksaan. Siapa tahu dengan hal ini karyawan
> > tersebut ternyata dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti daripada
> > posisi sebelumnya.
> >
> > Kecendrungan perusahaan kita memang hanya mencari jalan yang paling mudah
> > bila menghadapi persoalan yang menyangkut karyawan, Seharusnya dalam
> > industrial yang modern, masalah pengembangan kompetensi karyawan tidak
> > bisa
> >> dihindarkan bila perusahaan ingin menjadi lebih besar dan eksis.
> >>
> >> BR/
> >> Santo AS
> >>   ----- Original Message -----
> >>   From: Praditya Bimo Arianto
> >>   To: Diskusi-HRD@ yahoogroups. com
> >>   Sent: Wednesday, September 30, 2009 13:20
> >>   Subject: [!! SPAM] RE: [Diskusi HRD Forum] Mohon Bantuan '
> >>
> >>   Saya sangat setuju dengan pendapat pak Billy, kebiasaan di kita
> >> terkadang
> >> terlalu terbawa perasaan dan selalu menganggap bagaimana kalo hal tsb
> >> terjadi pada kita. Di Perusahaan tempat saya bekerja juga seperti itu,
> >> apabila ada yang demosi gaji pokonya tidak pernah turun hanya tunjangannya
> >> saja yang disesuaikan padahal tunjangan nilainya tidak seberapa dibanding
> >> gaji pokoknya. Hal ini menurut pendapat saya tidak sesuai dengan asas
> >> Equal
> >> Job = Equal Pay.
> >>
> >>   Salam
> >>
> >>   Bimo
> >>
> >>   From: Diskusi-HRD@ yahoogroups. com [mailto:Diskusi- HRD@ yahoogroups.
> >> com] On
> >> Behalf Of Emmanuel Billy
> >>   Sent: 29 September 2009 17:03
> >>   To: Diskusi-HRD@ yahoogroups. com
> >>   Subject: Re: [Diskusi HRD Forum] Mohon Bantuan '
> >>
> >>   Mem! ang tidak ada ketentuan yang pasti tentang penurunan gaji. Setahu
> >> saya
> >
> >> dalam peraturan ketenagakerjaan itu tidak pernah ada yg secara explisit
> >> menyatakan itu. Kita terbiasa dengan pola pikir umum bhw rasanya tidak
> >> bermoral/ tdk etis jika menurunkan gaji orang. Jabatan boleh turun tapi
> >> jangan sampai gaji turun.
> >>   Saya pernah terlibat dalam proses penurunan gaji seluruh karyawan tetap
> >> dari level direktur hingga staff yang prosentase penurunan gajinya
> >> berbeda2
> >> berdasarkan hasil performance evaluation. Penurunan gaji ini pun telah
> >> dikoordinasikan dengan mendatangkan pihak Depnaker ke perusahaan.
> >> Penurunan
> >> gaji ini terjadi karena adanya penurunan pendapatan perusahaan akibat
> >> diputus kontrak oleh klien sebagai imbas dari bad management yg terjadi.
> >> Perusahaan hanya bisa memberi dari apa yg dipunyai saat itu krn itu
> >> realita
> >> yg terjadi saat itu. Pilihannya hanya 2; penurunan gaji dan perusahaan
> >> bertahan utk terus beroperasi ATAU perusahaan tutup dan staff tidak
> >> mendapatkan kompensasi apapun krn ketiadaaan dana. Jujur ini pilihan
> >> terbaik
> >> dari semua pilihan terburuk.
> >>   Jadi intinya bhw penurunan gaji bisa saja dilakukan asal tidak melanggar
> >> aturan UMR/UMP yg telah ditetapkan pemerintah. Lakukan koordinasi dengan
> >> pihak Depnaker jika perusahaan punya alasan yg sangat kuat utk melakukan
> >> kebijakan ini. Perlu sosialisasi yang intens dengan semua pihak yg
> >> terlibat
> >> terutama seluruh karyawan yg terkena imbas ini. NAMUN jika masih ada
> >> pilihan
> >> lain yg lebih baik, hemat saya hindarilah melakukan penurunan gaji krn
> >> akan
> >> sangat beresiko jika tidak ditangani dengan baik.
> >>
> >>   Billy Emmanuel
> >>
> >>   From: Jimmy Hutapea <jimmy.hutapea@ goldsgym. co.id>
> >>   To: Diskusi-HRD@ yahoogroups. com
> >>   Sent: Tuesday, September 29, 2009 10:05:58 AM
> >>   Subject: RE: [Diskusi HRD Forum] Mohon Bantuan '
> >>
> >>   Dear Rekan,
> >>
> >>   Sebagai pegangan untuk kita mengambil kebijakan dengan benar, tepat dan
> >> tidak melanggar hukum, tentunya harus didasari oleh Peraturan Perundangan
> >> yang
> >>
> >>   mengaturnya, jadi bukan penegasan2 belaka.
> >>
> >>   Untuk allowance rasanya sudah sangat jelas itu bisa dirubah, yang ingin
> >> saya tanyakan kepada rekan2 yang menyatakan bahwa Gaji itu tidak boleh
> >> diturunkan, tolong
> >>
> >>   saya dishare Peraturan Perundangan mana, nomor berapa yang mengaturnya?
> >> Jadi bisa diterapkan.
> >>
> >>   Karena kalau tidak salah, setahu saya sudah beberapa kali hal ini
> >> dibahas,
> >> dan belum ada yang memberikan UU konkretnya, jadi kita berpegang hanya
> >> berdasarkan pada
> >>
> >>   Perjanjian Kerja saja, yang dengan pengertian, misalkan kedua belah
> >> pihak
> >> setuju, maka hal itu dapat dijalankan, selama tidak di bawah UMP atau
> >> batasan komposisi
> >>
> >>   persentase Gaji pokok dan tunjangan tetap.
> >>
> >>   Terima Kasih,
> >>
> >>   Jimmy S. Hutapea
> >>
> >>   From: Diskusi-HRD@ yahoogroups. com [mailto: Diskusi-HRD@ yahoogroups.
> >> com
> >> ] On Behalf Of ALAM PRAVANA
> >>   Sent: Monday, September 28, 2009 3:46 PM
> >>   To: Diskusi-HRD@ yahoogroups. com
> >>   Subject: RE: [Diskusi HRD Forum] Mohon Bantuan '
> >>
> >>   Dear all
> >>
> >>   Saya tegaskan bahwa menurunkan gaji itu tidak diperbolehkan dalam
> >> undang-undang, tetapi untuk tunjangan yang melekat pada jabatan bisa
> > &g! t; disesuaikan, artinya hanya allowance saja yang bisa berubah.
> >
> >>   Thanks all
> >>
> >>   From: Diskusi-HRD@ yahoogroups. com [mailto: Diskusi- HRD@yahoogroups.
> >> com
> >> ] On Behalf Of Bayu Aji
> >>   Sent: Monday, September 28, 2009 3:14 PM
> >>   To: Diskusi-HRD@ yahoogroups. com
> >>   Subject: RE: [Diskusi HRD Forum] Mohon Bantuan '
> >>
> >>    Apa yang ditanyakan P Jimmy bagus, memang tidak ada UU yang
> >> mengatur
> >> pelarangan penurunan gaji kecuali gaji-nya UMK. Jadi silahkan dialihat
> >> peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan yang mengatur tentang UMK.
> >>
> >>    Salam,
> >>
> >>    Iman
> >>
> >>    --- Pada Sen, 28/9/09, Santi Heigel <heigel.santi@ yahoo.com>
> >> menulis:
> >>
> >>    Dari: Santi Heigel <heigel.santi@ yahoo.com>
> >>    Judul: RE: [Diskusi HRD Forum] Mohon Bantuan '
> >>    Kepada: Diskusi-HRD@ yahoogroups. com
> >>    Tanggal: Senin, 28 September, 2009, 2:49 PM
> >>
> >>    Dear all,
> >>
> >>    ada kok UU nya (lupa dimana). Tapi emang GP tidak boleh
> >> diturunkan dgn alasan apapun sekalipun demosi. yg boleh dihilangkan adl
> >> tunjangan saja.
> >>
> >>    thkz
> >>
> >>    SR
> >>
> >>    --- Pada Sen, 28/9/09, Jimmy Hutapea <jimmy.hutapea@
> >> goldsgym.
> >> co.id> menulis:
> >>
> >>    Dari: Jimmy Hutapea <jimmy.hutapea@ goldsgym. co.id>
> >>    Judul: RE: [Diskusi HRD Forum] Mohon Bantuan '
> >>    Kepada: Diskusi-HRD@ yahoogroups. com
> >>    Tanggal: Senin, 28 September, 2009, 7:40 AM
> >>
> >>    Maaf pak Bambang,
> >>
> >>    kalau boleh tahu di UU mana yah yang mengatur bahwa tidak
> >> boleh menurunkan gaji?
> >>
> >>    Terima Kasih,
> >>
> >>    Jimmy S. Hutapea.
> >>
> >>    From: Diskusi-HRD@ yahoogroups. com [mailto: Diskusi-HRD@
> >> yahoogroups. com ] On Behalf Of dwi pardede
> >>    Sent: Monday, September 28, 2009 2:29 PM
> >>    To: Diskusi-HRD@ yahoogroups. com
> >>    Subject: Re: [Diskusi HRD Forum] Mohon Bantuan '
> >>
> >> &nb! sp;    selamat siang semua ,
> >>
> >>    terima kasih sebelumnya .
> >>    YBS , mendapatkan allowence pulsa tetap / bulan ,
> >>    allowence lain lain juga / bulan yang jumlahnya lebih
> >> tinggi dari pada yang lain : clerk " .
> >>    karena melihat posisinya yang berbeda tentunya .
> >>
> >>    tks
> >>
> >>    --- On Sat, 9/26/09, b a m b a n g <bbg@...>
> >
> > &g! t; wrote:
> >>
> >>    From: b a m b a n g <bbg@...>
> >>    Subject: Re: [Diskusi HRD Forum] Mohon Bantuan '
> >>    To: Diskusi-HRD@ yahoogroups. com
> >>    Date: Saturday, September 26, 2009, 12:46 AM
> >>
> >>    menurunkan gaji tentu tidak boleh karena gaji
> >> dilindungi
> >> dalam UU.
> >>
> >>    yang bisa dilakukan adalah menghilangkan fasilitas
> >> tambahan yang melekat pada jabatan.
> >>
> >>    apakah yg bersangkutan mendapat tunjangan jabatan atau
> >> pulsa sebelumnya ? tentu itu yang bisa dinegosiasi ulang.
> >>
> >>    ----- Original Message -----
> >>
> >>    From: dwi pardede
> >>
> >>    To: diskusi-HRD@ yahoogroups. com
> >>
> >>    Sent: Friday, September 25, 2009 2:42 PM
> >>
> >>    Subject: [Diskusi HRD Forum] Mohon Bantuan '
> >>
> >>    Dear HR Group,
> >>    mohon masukan nya .
> >>    masalahnya bahwa di perusahaan tempat saya
> >> bekerja ,
> >>    terdapat karyawan yang saat ini memang sudah
> >> tidak begitu di butuhkan lagi ( logistics coordinator ) .
> >>    Pihak perusahaan ingin mem-PHK karyawan tsb ,
> >> tapi masih menuggu alasan yang tepat .
> >>    karyawan tsb sudah bekerja 2 tahun , masuk ke
> >> tiga tahun ini . karyawan mempunyai juga riwayat kesalahan , tapi kita
> >> tidak
> >> langsung berikan warning , tapi dengan pilihan ( waktu itu ada masalah
> >> pemakaian pulsa telp kantor yang melonjak sangat tinggi yang akir nya
> >> penyelesaian nya karyawan tersebut mengganti rugi pulsa tsb ) .
> >>
> >>    yang menjadi masalah adalah :
> >>    karyawan tsb saat ini sedang kita posisi kan (
> >> alihkan ke posisi clerk ) tapi dengan posisi gaji dan fasilitas yang sama
> >> sewaktu masih sebagai logistics coordinator .
> >>
> >>    pertanyaan : apakah boleh kami menurunkan gaji
> >> karyawan tsb setara dengan gaji clerk ?

__._,_.___

Messages in this topic (65) Reply (via web post) | Start a new topic

Messages | Files | Photos