http://www.belajarhr.blogspot.com/: Bls: [Diskusi HRD Forum] PT Jamsostek tidak sah menyelenggarakan program jamsostek?

Tuesday, October 7, 2008

Bls: [Diskusi HRD Forum] PT Jamsostek tidak sah menyelenggarakan program jamsostek?

Terima kasih pak Sinurat atas penjelasannya.

Sebetulnya saya juga sudah lihat Putusan lengkapnya namun karena panjangnya sekitar 270-an halaman saya hanya sempat baca bagian 'mengadili'saja (2-3 halaman terakhir)

Kalau begitu, apakah artinya sampai 19 Oktober 2009, PT Jamsostek harus sudah dibentuk oleh UU supaya dapat melanjutkan program ini?

Salam

----- Pesan Asli ----
Dari: jack sinurat <suryanto.sinurat@gmail.com>
Kepada: Diskusi-HRD@yahoogroups.com
Terkirim: Selasa, 7 Oktober, 2008 11:59:46
Topik: Re: [Diskusi HRD Forum] PT Jamsostek tidak sah menyelenggarakan program jamsostek?

Dear Pak Riyan,

Sepengetahuan saya konteks Putusan MK tentang UU No. 40 Tahun 2004 tidak menyangkut keabsahan Jamsostek sebagai Badan Penyelenggara yang sudah ada sebelum UU No. 40 Tahun 2004. Putusan MK tersebut memang menyatakan Pasal 5 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 40 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun kita perlu melihat secara utuh point-point pertimbangan hukum majelis MK dalam mengambil putusan tersebut, yang dapat diringkas sebagai berikut:

Mengabulkan untuk sebagian:

1. Permohonan pengujian terhadap Pasal 5 ayat (3) dikabulkan dengan pertimbangan hukum bahwa apabila keberadaan Pasal 5 ayat (3) tersebut dipertahankan akan menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum, karena materinya sudah tertampung dalam Pasal 52.

2. Pasal 5 ayat (2) walaupun tidak dimohonkan dalam petitum namun ayat ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari ayat (3) sehingga jika dipertahankan juga akan menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum sebagaimana Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sangat berpeluang menimbulkan multi intepretasi, karena terdapat rumusan yang saling bertentangan dengan ayat lain yang bermuara pada ketidakpastian hukum, karena itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

3. Permohonan pengujian terhadap Pasal 5 ayat (4) dikabulkan dengan pertimbangan hukum bahwa Pasal 5 ayat (4) menutup peluang bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk dan mengembangkan badan penyelenggaraan jaminan sosial tingkat daeraj dalam kerangka sistem jaminan sosial nasional.

Sehingga Putusan MK tersebut dimaksudkan jangan sampai ada multitafsir bahwa yang berwenang menyelenggarakan Jaminan Sosial hanya pemerintah pusat. Oleh karena itu pula secara tegas MK juga menolak permohonan Pasal 52 dengan dasar untuk mengisi kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum. Pasal 52 ini perlu diperhatikan sebagai dasar hukum bahwa Jamsostek tetap berlaku dan sah sepanjang belum ada penyesuaian dengan UU ini (dimana ada tenggang waktu selama 5 tahun).

Pasal 52

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59), berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);

b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198'1 Nomor 38), berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3200);

c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 88);

d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16);

tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

(2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Jadi kalau dicermati, terutama dalam Pasal 52 UU No. 40 Tahun 2004, sebenarnya Putusan MK itu tidak ada hubungannya dengan keabsahan Jamsostek. Lebih ke perbaikan sistematis UU agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Jika ingin melihat secara utuh putusan MK ini, dapat diakses di www.mahkamahkonstit usi.go.id.

Regads,

Sinurat

2008/10/7 Riyan Permadi <riyanpermadi@ yahoo.com>:
> Rekan2,
>
> saya sertakan berita yang cukup menarik di bawah.
>
> Kalau menurut pendapat saya, hal in tidak bisa dilakukan karena walaupun PT
> Jamsostek tidak bisa memonopoli program ini, UU No 40 thn 2004 (yang
> dibatalkan sebagian oleh keputusan MK tsb) tetap mempersyaratkan bahwa
> pengelola harus dibentuk dengan UU dan saya tidak yakin bahwa badan
> pengelolaan intrenal tsb telah dibentuk oleh UU.
>
> Mohon masukan atas hal berikut.
>
> 1. Tepatkah pendapat saya diatas?
>
> 2. Apakah PT Jamsostek dibentuk oleh UU? karena saya belum menemukan UU yang
> menyatakan bahwa PT Jamsostek adalah badan penyelenggara program ini. Hal
> ini dipersulit karena website www.jamsostek. co.id sudah expired.
>
> 3. Kalau ternyata tidak ada UU pada no 2, tentu saja perusahaan tidak harus
> menggunakan PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara karena keberadaannya
> tidak sah menurut UU 40/2004 yang telah direvisi oleh putusan MK.
>
> 4. Badan penyelenggara jamsostek mana yang telah dibentuk oleh UU?
>
> Terima kasih sebelumnya
> Salam
> Riyan
>
>
> diambil dari :
> http://economy. okezone.com/ index.php/ ReadStory/ 2008/10/06/ 19/151358/ serikat-pekerja- pln-tolak- jamsostek
>
> Serikat Pekerja PLN Tolak Jamsostek
>
> JAKARTA - Serikat Pekerja PLN (SP PLN) memutuskan menolak mengikuti program
> jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) pada PT Jamsostek. Sebab, seluruh
> karyawan PLN telah mengikuti program jaminan ketenagakerjaan ini yang
> dikelola sendiri secara profesional.
>
> Selain itu, hal ini didukung perundang-undangan yang membatalkan monopoli PT
> Jamsostek sebagai pengelola program Jamsostek bagi karyawan BUMN.
>
> Ketua Umum SP PLN Ahmad Daryoko dalam keterangan tertulisnya, Senin
> (6/10/2008) menegaskan, tak ada kewajiban bagi karyawan PLN untuk mengikuti
> program jaminan sosial tenaga tenaga kerja di Jamsostek. Karena hak monopoli
> yang dipegang PT Jamsostek telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi melalui
> keputusannya No 007/PUU-III/ 2005.
>
> Dengan alasan itu, maka Jamsostek tidak bisa memaksakan keinginannya untuk
> menarik para karyawan PLN menjadi peserta Jamsostek.
>
> "PT Jamsostek bukan lagi satu-satunya institusi yang menyelenggarakan
> jaminan sosial tenaga kerja, Selain itu, pengelolaan jaminan sosial tenaga
> kerja dapat dikelola internal oleh perusahaan tempat karyawan bekerja.
> Langkah ini telah sesuai dengan PP No 3/1977 dan UU No 3/1992 tentang
> jaminan sosial ketenagakerjaan," imbuhnya.
>
> Dalam program jaminan sosial tenaga kerja yang digelar PLN, lanjut Daryoko,
> para karyawan telah mendapat berbagai jaminan seperti jaminan hari tua,
> jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan/pengobata n, dan jaminan kematian
> sehingga langkah Jamsostek yang mendesak karyawan PLN untuk bergabung dalam
> Jamsostek dinilai sebagai langkah melanggar hukum. Karena tidak ada lagi hak
> monopoli, maka SP PLN akan melawan.
>
> "Kami akan melawan setiap langkah PT Jamsostek yang akan campur tangan
> dengan urusan karyawan PLN. Apalagi, kata Daryoko, sebagian kalangan ada
> yang menilai PT Jamsostek belum transparan dalam mengelola dana yang
> dihimpun dari para pekerja," tegasnya.
>
> Maka dalam hal ini, dia menilai, PT Jamsostek belum bisa dipercaya. Oleh
> karena itu, SP PLN menyatakan para karyawan PT PLN tetap mengikuti program
> jaminan sosial tenaga kerja yang dikelola perusahaan dengan biaya lebih
> kecil 5 persen dari biaya operasional. Sedangkan di luar negeri seperti
> negara-negara maju, biaya kepegawaian bisa mencapai 10 persen.
>
> Untuk itu, dia berharap agar PT Jamsostek tidak lagi merayu PLN untuk
> bergabung di Jamsostek. Karena, langkah itu tetap akan sia-sia saja.
>
> Bahkan Daryoko menyatakan, keputusan untuk menolak Jamsostek ini sudah
> tertuang dalam surat SP PLN yang ditujukan pada Direksi PT PLN. (Tomi
> Sujatmiko/Sindo/ ade)
>
> ____________ _________ _________ __
> Dapatkan alamat Email baru Anda!
> Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan sebelum diambil orang lain!
>

Dapatkan nama yang Anda sukai!
Sekarang Anda dapat memiliki email di @ymail.com dan @rocketmail.com.

__._,_.___

Messages in this topic (1) Reply (via web post) | Start a new topic

Messages | Files | Photos

Ikuti Workshop HRD Forum
"Salary Structure Based 3P Concept"
The Audit and The Validation( The Shortcut & Easy Way )
23 - 24 Oktober 2008, IS Plaza Building, Jakarta
Only Rp. 2.600.000,- / peserta
--------------------------------
Agenda Training HRD Forum
http://www.TrainingSeminar.wordpress.com/
http://www.traininghrd.co.cc/
http://www.hrdforum.co.cc/
http://www.agenda.HRD-Forum.com/
http://www.Komunitas-HRD.com/
--------------------------------
Diskusi-HRD@yahoogroups.com
Komunitas HRD Terbesar di Indonesia
YM : hrdforum
-----------------------------------
Penting buat Praktisi HRD !!
http://hr-expert.blogspot.com/
http://management-hr.blogspot.com/
http://kpi-owner.blogspot.com/
http://compensations.blogspot.com/
http://recruitmentskill.blogspot.com/
-----------------------------------
Service : Training/Seminar/Workshop baik InHouse maupun Public Training, HR Konsultasi, Dll yang masih berhubungan dengan bidang tugas HRD.
------------------------------------
Jika Anda belum bergabung kirimkan email ke :
Diskusi-HRD-subscribe@yahoogroups.com
---------------------
Ingin bergabung dalam Team Trainer HRD Forum ?
Mempunyai keahlian & pengalaman mengajar di bidang HR ?
Kirim CV anda ke ; HRD.Forum@gmail.com
Subject : Freelance Trainer
---------------------
bagi yang ingin Contoh-contoh KPI
http://kpi-owner.blogspot.com/
http://free-toefl-test.blogspot.com/
http://management-hr.blogspot.com/
---------------------
Pasang Iklan Bisnis Anda di :
http://www.SentraBisnis.com/
Sentra Bisnis Iklan Baris Indonesia

Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch format to Traditional
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

No comments:

Post a Comment

Berita HR

Talent Manajemen Prioritas Utama Setiap Industri di Seluruh Dunia Senin, 28 April 2008 - 12:12 WIB Rekrutmen, retensi dan pengembangan talent kini telah menjadi tantangan terbesar yang dihadapi setiap perusahaan di seluruh dunia. Demikian hasil sebuah survei baru yang dilakukan terhadap 5000 orang eksekutif di 83 negara dan pasar. Talent management muncul sebagai prioritas terpenting tidak hanya di perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat, tapi juga di perusahaan di berbagai penjuru dunia dan dalam setiap industri. Di samping itu, secara global para eksekutif mengaku semakin dituntut untuk meningkatkan pengembangan kepemimpinan, mengelola demografi serta mengelola perubahan dan transformasi budaya --isu-isu yang terkait erat dengan talent management. Secara garis besar, menurut para eksekutif di AS dan negara-negara lain, ada empat tantangan besar yang menuntut pengelolaan SDM yang lebih modern, yakni: 1. Mengukur kinerja HR dan karyawan 2. Mengelola keseimbangan work-life 3. Mengelola globalisasi 4. Mengelola keragaman dan tanggung jawab sosial perusahaan Secara khusus, survei menyoroti pentingnya mengelola demografi, misalnya mengantisipasi penuaan tenaga kerja dan menyesuaikan lingkungan kerja dengan kebutuhan karyawan Generasi Y yang kini mulai memasuki dunia kerja. Menurut survei, ini merupakan tantangan penting yang akan semakin meningkat mulai sekarang hingga 2015. Survei bertajuk “Creating People Advantage: How to Address HR Challenges Worldwide Through 2015" tersebut diselenggarakan oleh Boston Consulting Group (BCG), World Federation of Personnel Management Associations (WFPMA) dan Society for Human Resource Management (SHRM). Survei mencakup wawancara mendalam dengan lebih dari 200 eksekutif dari berbagai negara, dan hasilnya diklaim sebagai laporan yang paling komprehensif yang pernah ada atas praktik HR. "Dunia perusahaan tengah mengalami pergeseran secara fundamental, dan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia masih belum cukup siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang semakin besar di pasar global," ujar partner pada BCG Anna Minto. "Umumnya pada CEO dan tim eksekutifnya lebih fokus pada hasil-hasil per semester dan sibuk di urusan keuangan, dan mengabaikan sisi SDM-nya. Ini berisiko. Para CEO dan jajaran pemimpin lainnya perlu bertanya pada diri mereka sendiri apakah sudah cukup berbuat sesuatu hari ini, dan telah meletakkan sumber-sumber daya yang benar di tempat yang tepat untuk menghadapi tantangan ke depan," dia mengingatkan. Partner yang lain pada BCG Chuck Scullion menambahkan, " HR harus diletakkan di pusat strategi perusahaan, bukan hanya sebagai salah satu pendukung strategi. Bagaimana organisasi mengelola ketenagakerjaan yang makin multikultur dan bagaimana mendapatkan talent dalam situasi ekonomi yang berkembang dengan cepat? Bagaimana mengembangkan pemimpin-pemimpin yang berwawasan global, serta mengisi kekosongan pengetahuan dan keahlian setelah para karyawan senior pensiun? Semua itu pertanyaan yang sulit dan perlu perhatian besar dari dewan perusahaan."

firstasia consultants awal april 2008 telah meluncurkan topik training bertemakan Retail.Strategi yang tepat untuk meluncurkan tema tersebut,hingga saat ini,lebih dari 50% kursi telah dipesan oleh para pebisnis retail.Walau belum tertutup sepenuhnya,namun antusiasme pendaftar telah menunjukkan animo dunia retail yang tidak tersentuh sebelumnya.
Karyawan Depresi Takut "Curhat" ke HR Rabu, 23 April 2008 - 14:44 WIB Departemen HR yang baik tidak hanya menjadi mitra strategis bagi para pimpinan bisnis, melainkan juga tempat “curhat” bagi para karyawan yang sedang dirundung masalah. Sayangnya, fungsi yang terakhir ini belum banyak berjalan. Sebab, karyawan sendiri ternyata takut berterus-terang kepada orang HR. Menurut sebuah penelitian, hanya satu dari empat karyawan yang mengalami depresi yang mengadukan masalahnya tersebut kepada orang HR. Selebihnya mengaku takut bahwa hal itu akan mengancam posisinya dalam pekerjaan. Demikian hasil jajak pendapat bertajuk The Depression Alliance yang dilakukan atas hampir 300 orang di Inggris. Ditemukan, satu dari 10 orang usia kerja menderita depresi dan perasaan terasing. Dan, banyak di antara mereka yang percaya bahwa punya pekerjaan tetap bisa membuat mereka lebih baik. Pada sisi lain, 4 dari 5 orang yang didiagnosa menderita depresi mengaku takut menceritakannya kepada teman sekantor tentang kondisi mereka. Mereka khawatir, jika diketahui menderita depresi, masa depan karir mereka akan terganggu. Lebih jauh, separo dari mereka yang mengalami depresi mengaku kehilangan motivasi untuk mengambil proyek-proyek yang menantang. Sementara, 48% mengatakan mereka dijauhi oleh teman-teman sekerja. Gangguan depresi memang menimbulkan banyak risiko di tempat kerja. Empatpuluh tujuh persen mengaku menerima komentar-komentar miring, dan 50% mengatakan, gara-gara depresi mereka kehilangan kesempatan untuk dipromosikan. CEO Depression Alliance Emer O'Neill mengatakan, “Memiliki pekerjaan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi para penderita depresi.” “Para pimpinan perusahaan dan karyawan perlu memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap anak buah dan rekan kerja mereka yang mengalami gangguan depresi, apa saja tantangan mereka,” saran dia. “Mereka perlu dukungan agar tetap bisa sepenuhnya berkontribusi pada perusahaan.”

Yahoo PHK 1.100 Karyawan Rabu, 13 Februari 2008 - 11:24 WIB Portal internet raksasa Yahoo memangkas lebih dari 1000 orang karyawannya, Selasa (12/2/08) waktu AS. Menurut sumber dari dalam perusahaan, angka tepatnya mencapai 1.100 dan dikatakan jumlah tersebut jauh lebih tinggi daripada yang diperkirakan. Pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut mengurangi jumlah karyawan hingga menjadi 13.200 orang. Masih menurut sumber dari dalam, seperti dilaporkan CNET News.com, pihak HR Yahoo telah memesan semua ruangan konferensi di kantor pusat di Sunnyvale, Kalifornia untuk rapat dengan karyawan yang terkena PHK tersebut. Perampingan besar-besaran karyawan tersebut terjadi menyusul rencana Microsoft untuk membeli Yahoo. Dan, Yaho menolak inisiatif tersebut. Namun, rencana perampingan perusahaan dengan mengurangi jumlah karyawan sudah diumumkan oleh manajemen sejak Januari, sebelum Microsoft menyatakan akan membeli Yahoo. "Kami mentargetkan pengurangan karyawan ini pada area-area bisnis yang tidak men-support pertumbuhan penting bagi aktivitas-aktivitas perusahaan," ujar juru bicara Yahoo. "Kami sedang menyelaraskan sumber-sumber daya untuk men-support tujuan besar kami untuk menjadi starting poin dan terbuka," jelas dia merujuk pada misi baru Yahoo untuk menjadi rujukan pertama bagi pengguna internet dan tempat beriklan yang paling dipilih. Program pengurangan karyawan di Yahoo sudah ramai diberitakan sejak diumumkan oleh pihak perusahaan Januari lalu. Jajaran eksekutif Yahoo mengaku, langkah itu diambul karena keuntungan perusahaan menurun. Kepala bagian keuangan Yahoo Blake Jorgensen mengungkapkan harapannya bahwa pemangkasan jumlah karyawan akan menghemat 20-25 juta dolar AS pada kuartal pertama berikutnya. Sementara itu, perusahaan akan meneruskan investasinya pada bisnis search engine dan perikalanan dan akan fokus pada layanan email dan mobile

Masih Banyak Pelanggaran dalam Praktik Outsourcing Jumat, 01 Februari 2008 - 11:47 WIB Mengalihkan sebagian pekerjaan yang ada di dalam perusahaan kepada pihak lain melalui penyedia jasa tenaga kerja, atau disebut outsourcing, telah menjadi praktik yang lazim dalam dunia bisnis di Tanah Air. Namun, dari segi hukum harus diakui masih banyak terjadi pelanggaran. Hal itu diungkapkan oleh penasihat hukum spesialis hukum ketenagakerjaan Kemalsjah Siregar dalam acara Forum Kajian Manajemen di Kampus PPM, Jakarta Pusat, Kamis (31/1/08). Menurut dia, banyak praktik outsourcing yang diselewangkan untuk semata-mata mencari keuntungan. "Ada kecenderungan memanfaatkan kesulitan orang lain untuk menghambil untung," papar Kemalsjah. Kesulitan orang lain yang dimaksud adalah banyaknya orang yang masih menganggur karena sulitnya mendapatkan pekerjaan. Dia juga melihat, banyak perusahaan melakukan outsourcing bukan atas dasar kebutuhan dan sesuai dengan aturan hukum yang ada, melainkan hanya karena tidak mau repot dengan urusan-urusan ketenagakerjaan. "Jujur saja, perusahaan melakukan oursourcing karena nggak mau repot kalau nanti terjadi PHK, dan agar tidak perlu memberi pesangon kepada karyawan yang di-PHK," tutur Kemalsjah blak-blakan. Lebih jauh dia menyoroti bahwa pembicaraan mengenai outsourcing cenderung dilebih-lebihkan ketimbang fakta yang ada di lapangan. Sehingga seolah-olah outsourcing telah menjadi segalanya dalam praktik bisnis. "Ada hotel yang meng-outsource semua karyawannya, ketika saya tanya mengapa melakukan itu, mereka bilang karena di mana-mana juga begitu. Tapi, apa bener di mana-mana begitu? Orang hanya bicara tanpa riset, tidak sesuai dengan kenyataannya," ujar dia. Kemalsjah menegaskan, dirinya tidak anti-outsorucing namun mengaku tidak bisa tinggal diam melihat praktik oursourcing yang tidak sesuai aturan ketenagakerjaan. Dicontohkan, belakangan praktik outsourcing marak dalam industri perbankan dimana banyak bank meng-outsource karyawan untuk posisi teller. "Menurut peraturan, outsource hanya boleh dilakukan untuk kegiatan perusahaan yang bersifat penunjang, bukan utama. Teller itu utama dalam bisnis bank karena kalau tidak ada teller, bagaimana bank bisa beroperasi? Jadi kalau teller di-outsource itu sudah terjadi pelanggaran," tandas dia. Namun, narasumber lainnya, Partner pada PT Advance Career Indonesia Malla Latif berpendapat lain. Menurut hemat pengusaha yang merintis bisnis penyedia jasa tenaga kerja sejak 8 tahun lalu itu, kondisi sekarang sudah banyak berubah. "Dalam konteks outsourcing, mana kegiatan perusahaan yang utama dan mana yang penunjang, atau istilahnya core dan non-core sudah mengalami pergeseran sesuai perubahan iklim bisnis global," ujar dia. Malla berpendapat, sah saja kalau di era sekarang ini bank menganggap teller sebagai penunjang karena memang keberadaannya sudah bisa digantikan. "Sekarang orang lebuh senang menggunakan ATM, bisa ngapain aja bahkan mendeposit uang pun sudah bisa dilakukan lewat ATM," dia memberikan contoh. Lebih jauh Malla mengingatkan, dalam konteks global, para pelaku bisnis saat ini tidak bisa lagi menghindar dari tatanan yang berlaku di tingkat dunia. "Kita bisa lari tapi nggak bisa sembunyi. Fenomena yang terjadi secara global mau tidak mau juga akan menjadi kenyataan di dalam negeri," kata dia. Dalam hal ini dia melihat, outsourcing telah berkembang sangat pesat, dan berkembang menjadi bisniss process outsourcing, bahkan knowledge process outsourcing. Oleh karenanya Malla mengajak semua pihak untuk tidak terjebak dalam berdebatan tentang core dan non-core yang tak pernah ada habisnya. Di lapangan kondisinya sudah luar biasa. Permintaan banyak, vendor juga banyak. Daripada mengotak-atik praktiknya, lebih baik membenahi peraturannya karena (outsourcing) ini membantu sekali mengatasi pengangguran yang sangat besar," ujar Malla.

Tuesday, October 7, 2008

Bls: [Diskusi HRD Forum] PT Jamsostek tidak sah menyelenggarakan program jamsostek?

No comments:

Pengunjung Situs Ini

Berita HR

Topik Diskusi Praktisi HRD

Human Resources Directory Services

Arsip Diskusi Human Resources

ARSIP REGULASI :

Site Partner