http://www.belajarhr.blogspot.com/: Bls: [Diskusi HRD Forum] SP3 langsung PHK

Wednesday, April 16, 2008

Bls: [Diskusi HRD Forum] SP3 langsung PHK

Jadi tertarik juga untuk ikut memberikan pendapat. Menurut saya tidak ada salahnya manajemen langsung memberikan surat PHK terhadap pekerja yang melakukan kesalahan yang mengakibatkan PHK sebagaimana diatur dalam PP/PKB. Maksud PHK tersebut disampaikan saat pertemuan bipartit dan ketika pekerja/buruh menolak di-PHK maka langsung diterbitkan surat PHK. Apakah penerbitan surat PHK tersebut merupakan perbutan melawan hukum? Menurut saya tidak, sebab ketentuan mengenai PHK dan pelanggaran2 yang menyebabkan PHK sudah diatur dalam PP/PKB yang merupakan produk hukum dan mempunyai fungsi mengikat bagi pekerja/buruh maupun pengusaha. Selain penerbitan surat PHK tersebut tentunya mesti dibarengi dengan permohonan ijin PHK thdp pekerja per-tanggal dalam surat PHK ke disnaker setempat. Tentang sah atau tidaknya surat PHK tersebut, hakim PHI-lah yang nantinya akan menilai ketika ada gugatan entah itu dari pihak Pengusaha atau pekerja tentunya setelah melalui proses mediasi. Fungsi dari penerbitan surat PHK langsung tersebut adalah agar kita bisa meminta kepada hakim (bila sampai ke Pengadilan) bahwa hubungan kerja antara Pengusaha dan pekerja ditetapkan putus per-tanggal surat PHK tersebut dan juga untuk membatasi masa kerja pekerja/buruh hanya sampai tanggal surat PHK tersebut terkait dengan perhitungan kompensasi PHK.
Dalam hal pencantuman "kesalahan berat" atau alasan mendesak yang mengakibatkan PHK dalam PP/PKB, menurut saya sah-sah saja dan tidak bertentangan dengan hukum. Dengan dinyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Pasal 158 UU 13/2003 oleh MK, berarti telah terjadi kekosongan hukum terkait hal tersebut sehingga boleh2 aja dimasukkan dalam PP atau PKB. Tidak ada kaidah hukum yang dilanggar. Pengalaman waktu mengurus PP di Depnaker kemarin, juga ga ada masalah dengan mencantumkan alasan mendesak (substansinya sama dengan kesalahan berat) dalam draft PP. Agar tidak debatable, sebaiknya memformulasikannya jangan menggunakan istilah pidana. Kita bisa menggunakan dasar hukum Pasal 191 UU 13/2003 dan Pasal 1603 huruf O KUHPerdta.
Mungkin ada koreksi dari temen2..

Regards
Alie

----- Pesan Asli ----
Dari: "riyana@kemenanganjaya.com" <riyana@kemenanganjaya.com>
Kepada: Diskusi-HRD@yahoogroups.com
Terkirim: Rabu, 16 April, 2008 14:33:07
Topik: Re: [Diskusi HRD Forum] SP3 langsung PHK

Saya sependapat dengan ke dua pendapat tersebut, dalam UU 2 Tahun 2004 mekanisme untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial sudah diatur tersendiri (karena PHK termasuk dalam 4 unsur perselisihan) . apabila anda sebagai praktisi HRD bertindak gegabah maka bisa saja karyawan melalui kuasanya (serikat pekerja atau advocat ) menggugat anda dengan dalih perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHperdata), apabila tahapan-tahapan yang sudah diamanatkan dalam UU 13/2003 atau 2/2004 tidak dijalankan. sebaiknya berhati-hati.

----- Original Message -----

From: RIENALDO Sudrajat

To: Diskusi-HRD@ yahoogroups. com

Sent: Wednesday, April 16, 2008 12:27 PM

Subject: Re: [Diskusi HRD Forum] SP3 langsung PHK

Pada dasarnya sejak dibentuknya UU no 12 tahun 1964 ttg PHK di perush swasta di bentuk sampai dengan UU 13 2003, PHK tidak diperbolehkan tanpa izin atau penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubngan industrial. Akan tetapi mekanisme perselisihan PHK juga diatur dalam UU no 2/2004 ttg PPHI. Jg apapun kesalahan dan peringatan yang sdh diberikan oleh pekerja, maka pengusaha harus tetap bertindak dengan mengacu pada peraturan-perundang -undangan dengan mengajukan gugatan PHK sebagimana diatur dalam UU 2/2004. Mengenai kesalahan yg dpt lgs dptdi PHK sebagaimana diatur dalam PKB atau PP, hal itu saya sependapat dgn rekan budi heryanto

----- Original Message ----
From: budi heryanto <budi_heryanto@ yahoo.com>
To: Diskusi-HRD@ yahoogroups. com
Sent: Wednesday, April 16, 2008 8:52:58 AM
Subject: Re: [Diskusi HRD Forum] SP3 langsung PHK

Saya ingin mengomentari sekaligus bertanya:
Dari uraikan yang disampaikan oleh Bpk Jack bahwa "jika pelanggaran berat sudah diatur dalam PP atau PKB dan sanksinya adalah PHK maka langsung saja PHK" hal ini menurut Saya bertentangan dengan UU No.13 tahun 2003 karena setahu Saya pasal yang berkaitan dengan kesalahan berat sudah dicabut/tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi kecuali sudah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh pengadilan. Dan kalau tidak salah semua peraturan yang dibuat oleh suatu badan atau organisasi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi.
Mohon maaf kalu Saya keliru dan kalau ada masukan dari rekan HR?
Terimakasih.

Budi H

Jack Alenzo <jalenzo@yahoo. com> wrote:
Rekan-rekan yth,

Saya hanya ingin menginggatkan saja sbb:
Kalau pelanggarannya adalah pelanggaran berat apalagi yang mengarah ke pidana treatmentnya jangan pakai SP3, karena nanti esensi pelanggaran barat / alasan mendsak dan pidananya tertutupi oleh SP 3-nya sehingga konsekwensinya sebagaimana diatur oleh pasal 161 ayat 1,2 dan 3 (ini yang nanti menjadikan ybs mendapat pesanggon dan kompensasi lain).
Jadi kalau pelanggaran berat sudah diatur dalam PP atau PKB dan sanksinya adalah PHK maka langsung saja PHK, kompensasinya paling tidak bisa disampaikan pasal 26b Kepmen 78/2001, dasarnya apa lihat pasal 191 UU 13/2003.
Permasalahnnya di banyak perusahaan pelanggaran berat diberikan kompensasi sama dengan pasal 161 ayat 3 UU 13/2003 ya udah itu keuntungan pekerja. Hanya saja sebenarnya ini tidak sesuai dengan esensi awal saat pelanggaran berat itu dirumuskan.
Pelaksanaanya tetap ajak dulu berunding, kalo pekerja tidak mau buat surat untuk melakukan perundingan bipartit, kalo masih tidak bersedia baru buat surat untuk dilakukan mediasi. Kalo pengalaman saya surat pemberitahuan kepada pekerja saya beri judul bukan surat PHk tapi pelanggaran sanksi PP atau PKB nanti di bagian penjelasan (isi) surat baru sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan jelas perbuatannya lalu pasal yang mengatur sanksinya dalam hal ini di PHK.

Sekian, semoga membantu,

Jack A

----- Original Message ----
From: budi heryanto <budi_heryanto@ yahoo.com>
To: Diskusi-HRD@ yahoogroups. com
Sent: Tuesday, April 15, 2008 11:50:07 AM
Subject: RE: [Diskusi HRD Forum] SP3 langsung PHK

Terimaksih Pak Haryanto atas masukannya.

"Haryanto (PSDM)" <hyanto@sucofindo. co.id> wrote:
Saya juga beberapa kali menangani hal seperti ini
Pengalaman saya :

berikan SP3,
Ajak berunding bipartit, suruh ybs. Buat surat pengunduran diri dan mengembalikan seluruh sisa uang yang belum dikembalikan. Kalau sepakat buatkan kesepakatannya.
kalau nggak mau ngikuti kita, laporkan polisi saja, sebagian besar kasus yang saya tangani ketika dilaporkan polisi ybs. Akan segera mundur teratur dan akhrinya mengundurkan diri, apalagi kalau kita minta agar ybs. Ditahan.

Jadi intinya diarahkan mengundurkan diri dna mengembalikan sisa uang perusahaan.

------------ --------- --------- ---

From: Diskusi- HRD @yahoogroups. com [mailto: Diskusi- HRD @yahoogroups. com ] On Behalf Of budi heryanto
Sent: Tuesday, April 15, 2008 8:30 AM
To: Diskusi- HRD @yahoogroups. com
Subject: [Diskusi HRD Forum] SP3 langsung PHK

Mohon pencerahan rekan HR:

Dikantor Saya, salah satu staff marketing melakukan penggelapan uang pembayaran dari costumer dengan alasan untuk biaya rumah sakit istrinya. Walau sebagian uang tersebut telah dikembalikan tetapi pimpinan menginginkan karyawan tersebut di berikan Sp 3 dan langsung di PHK. Status karyawan tersebut kontrak dan masih 6 bulan lagi masa kontraknya. Pertanyaanya apakah boleh karyawan tersebut setelah diberikan SP3 langsung di PHK tanpa memberikan kompensasi apapun?. Terimakasih.

Boedi H

between 0000-00-00 and 9999-99-99

Bergabunglah dengan orang-orang yang berwawasan, di bidang Anda di Yahoo! Answers

__._,_.___

Messages in this topic (2) Reply (via web post) | Start a new topic

Messages | Files | Photos

IKUTI FENOMENAL workshop !!
Salary Structure Based 3P Concept - The Audit and The Validation
22-23 April 2008 - Jakarta
--------------------------------
Dapatkan Agenda Training Thn 2008 hanya di :
http://www.HRD-Forum.com
http://www.agenda.HRD-Forum.com
--------------------------------
Workshop Lainnya ada di : http://www.agenda.HRD-Forum.com
Untuk Pendaftaran dapat menghubungi HOTLINE kami di :
021-70692748 atau 0815 1049 0007
--------------------------------
Diskusi-HRD@yahoogroups.com
Komunitas HRD Terbesar di Indonesia
-----------------------------------
HOT LINE SERVICES
Telp. 021-70692748 atau 0815 1049 0007
YM : hrdforum
-----------------------------------
Penting buat Praktisi HRD !!
Gratis bagi anda yg ingin lebih advance lagi
http://hr-expert.blogspot.com/
-----------------------------------
Service Kami meliputi ; Training/Seminar/Workshop baik InHouse maupun Public, Konsultasi, Recruitment & Selection khusus untuk posisi HRD, Assessment, Outdoor Activity Programs, Dll yang masih berhubungan dengan bidang tugas HRD.
------------------------------------
Jika Anda belum bergabung kirimkan email ke :
Diskusi-HRD-subscribe@yahoogroups.com
---------------------
Dicari Freelance Trainer !
Anda mempunyai keahlian & pengalaman mengajar di bidang HR ?
Kirim CV anda ke ; HRD.Forum@gmail.com
Subject : Freelance Trainer
---------------------
http://hrd-forum.blogspot.com/
---------------------
bagi yang ingin Contoh-contoh KPI
http://kpi-owner.blogspot.com/

Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch format to Traditional
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

No comments:

Post a Comment

Berita HR

Talent Manajemen Prioritas Utama Setiap Industri di Seluruh Dunia Senin, 28 April 2008 - 12:12 WIB Rekrutmen, retensi dan pengembangan talent kini telah menjadi tantangan terbesar yang dihadapi setiap perusahaan di seluruh dunia. Demikian hasil sebuah survei baru yang dilakukan terhadap 5000 orang eksekutif di 83 negara dan pasar. Talent management muncul sebagai prioritas terpenting tidak hanya di perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat, tapi juga di perusahaan di berbagai penjuru dunia dan dalam setiap industri. Di samping itu, secara global para eksekutif mengaku semakin dituntut untuk meningkatkan pengembangan kepemimpinan, mengelola demografi serta mengelola perubahan dan transformasi budaya --isu-isu yang terkait erat dengan talent management. Secara garis besar, menurut para eksekutif di AS dan negara-negara lain, ada empat tantangan besar yang menuntut pengelolaan SDM yang lebih modern, yakni: 1. Mengukur kinerja HR dan karyawan 2. Mengelola keseimbangan work-life 3. Mengelola globalisasi 4. Mengelola keragaman dan tanggung jawab sosial perusahaan Secara khusus, survei menyoroti pentingnya mengelola demografi, misalnya mengantisipasi penuaan tenaga kerja dan menyesuaikan lingkungan kerja dengan kebutuhan karyawan Generasi Y yang kini mulai memasuki dunia kerja. Menurut survei, ini merupakan tantangan penting yang akan semakin meningkat mulai sekarang hingga 2015. Survei bertajuk “Creating People Advantage: How to Address HR Challenges Worldwide Through 2015" tersebut diselenggarakan oleh Boston Consulting Group (BCG), World Federation of Personnel Management Associations (WFPMA) dan Society for Human Resource Management (SHRM). Survei mencakup wawancara mendalam dengan lebih dari 200 eksekutif dari berbagai negara, dan hasilnya diklaim sebagai laporan yang paling komprehensif yang pernah ada atas praktik HR. "Dunia perusahaan tengah mengalami pergeseran secara fundamental, dan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia masih belum cukup siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang semakin besar di pasar global," ujar partner pada BCG Anna Minto. "Umumnya pada CEO dan tim eksekutifnya lebih fokus pada hasil-hasil per semester dan sibuk di urusan keuangan, dan mengabaikan sisi SDM-nya. Ini berisiko. Para CEO dan jajaran pemimpin lainnya perlu bertanya pada diri mereka sendiri apakah sudah cukup berbuat sesuatu hari ini, dan telah meletakkan sumber-sumber daya yang benar di tempat yang tepat untuk menghadapi tantangan ke depan," dia mengingatkan. Partner yang lain pada BCG Chuck Scullion menambahkan, " HR harus diletakkan di pusat strategi perusahaan, bukan hanya sebagai salah satu pendukung strategi. Bagaimana organisasi mengelola ketenagakerjaan yang makin multikultur dan bagaimana mendapatkan talent dalam situasi ekonomi yang berkembang dengan cepat? Bagaimana mengembangkan pemimpin-pemimpin yang berwawasan global, serta mengisi kekosongan pengetahuan dan keahlian setelah para karyawan senior pensiun? Semua itu pertanyaan yang sulit dan perlu perhatian besar dari dewan perusahaan."

firstasia consultants awal april 2008 telah meluncurkan topik training bertemakan Retail.Strategi yang tepat untuk meluncurkan tema tersebut,hingga saat ini,lebih dari 50% kursi telah dipesan oleh para pebisnis retail.Walau belum tertutup sepenuhnya,namun antusiasme pendaftar telah menunjukkan animo dunia retail yang tidak tersentuh sebelumnya.
Karyawan Depresi Takut "Curhat" ke HR Rabu, 23 April 2008 - 14:44 WIB Departemen HR yang baik tidak hanya menjadi mitra strategis bagi para pimpinan bisnis, melainkan juga tempat “curhat” bagi para karyawan yang sedang dirundung masalah. Sayangnya, fungsi yang terakhir ini belum banyak berjalan. Sebab, karyawan sendiri ternyata takut berterus-terang kepada orang HR. Menurut sebuah penelitian, hanya satu dari empat karyawan yang mengalami depresi yang mengadukan masalahnya tersebut kepada orang HR. Selebihnya mengaku takut bahwa hal itu akan mengancam posisinya dalam pekerjaan. Demikian hasil jajak pendapat bertajuk The Depression Alliance yang dilakukan atas hampir 300 orang di Inggris. Ditemukan, satu dari 10 orang usia kerja menderita depresi dan perasaan terasing. Dan, banyak di antara mereka yang percaya bahwa punya pekerjaan tetap bisa membuat mereka lebih baik. Pada sisi lain, 4 dari 5 orang yang didiagnosa menderita depresi mengaku takut menceritakannya kepada teman sekantor tentang kondisi mereka. Mereka khawatir, jika diketahui menderita depresi, masa depan karir mereka akan terganggu. Lebih jauh, separo dari mereka yang mengalami depresi mengaku kehilangan motivasi untuk mengambil proyek-proyek yang menantang. Sementara, 48% mengatakan mereka dijauhi oleh teman-teman sekerja. Gangguan depresi memang menimbulkan banyak risiko di tempat kerja. Empatpuluh tujuh persen mengaku menerima komentar-komentar miring, dan 50% mengatakan, gara-gara depresi mereka kehilangan kesempatan untuk dipromosikan. CEO Depression Alliance Emer O'Neill mengatakan, “Memiliki pekerjaan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi para penderita depresi.” “Para pimpinan perusahaan dan karyawan perlu memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap anak buah dan rekan kerja mereka yang mengalami gangguan depresi, apa saja tantangan mereka,” saran dia. “Mereka perlu dukungan agar tetap bisa sepenuhnya berkontribusi pada perusahaan.”

Yahoo PHK 1.100 Karyawan Rabu, 13 Februari 2008 - 11:24 WIB Portal internet raksasa Yahoo memangkas lebih dari 1000 orang karyawannya, Selasa (12/2/08) waktu AS. Menurut sumber dari dalam perusahaan, angka tepatnya mencapai 1.100 dan dikatakan jumlah tersebut jauh lebih tinggi daripada yang diperkirakan. Pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut mengurangi jumlah karyawan hingga menjadi 13.200 orang. Masih menurut sumber dari dalam, seperti dilaporkan CNET News.com, pihak HR Yahoo telah memesan semua ruangan konferensi di kantor pusat di Sunnyvale, Kalifornia untuk rapat dengan karyawan yang terkena PHK tersebut. Perampingan besar-besaran karyawan tersebut terjadi menyusul rencana Microsoft untuk membeli Yahoo. Dan, Yaho menolak inisiatif tersebut. Namun, rencana perampingan perusahaan dengan mengurangi jumlah karyawan sudah diumumkan oleh manajemen sejak Januari, sebelum Microsoft menyatakan akan membeli Yahoo. "Kami mentargetkan pengurangan karyawan ini pada area-area bisnis yang tidak men-support pertumbuhan penting bagi aktivitas-aktivitas perusahaan," ujar juru bicara Yahoo. "Kami sedang menyelaraskan sumber-sumber daya untuk men-support tujuan besar kami untuk menjadi starting poin dan terbuka," jelas dia merujuk pada misi baru Yahoo untuk menjadi rujukan pertama bagi pengguna internet dan tempat beriklan yang paling dipilih. Program pengurangan karyawan di Yahoo sudah ramai diberitakan sejak diumumkan oleh pihak perusahaan Januari lalu. Jajaran eksekutif Yahoo mengaku, langkah itu diambul karena keuntungan perusahaan menurun. Kepala bagian keuangan Yahoo Blake Jorgensen mengungkapkan harapannya bahwa pemangkasan jumlah karyawan akan menghemat 20-25 juta dolar AS pada kuartal pertama berikutnya. Sementara itu, perusahaan akan meneruskan investasinya pada bisnis search engine dan perikalanan dan akan fokus pada layanan email dan mobile

Masih Banyak Pelanggaran dalam Praktik Outsourcing Jumat, 01 Februari 2008 - 11:47 WIB Mengalihkan sebagian pekerjaan yang ada di dalam perusahaan kepada pihak lain melalui penyedia jasa tenaga kerja, atau disebut outsourcing, telah menjadi praktik yang lazim dalam dunia bisnis di Tanah Air. Namun, dari segi hukum harus diakui masih banyak terjadi pelanggaran. Hal itu diungkapkan oleh penasihat hukum spesialis hukum ketenagakerjaan Kemalsjah Siregar dalam acara Forum Kajian Manajemen di Kampus PPM, Jakarta Pusat, Kamis (31/1/08). Menurut dia, banyak praktik outsourcing yang diselewangkan untuk semata-mata mencari keuntungan. "Ada kecenderungan memanfaatkan kesulitan orang lain untuk menghambil untung," papar Kemalsjah. Kesulitan orang lain yang dimaksud adalah banyaknya orang yang masih menganggur karena sulitnya mendapatkan pekerjaan. Dia juga melihat, banyak perusahaan melakukan outsourcing bukan atas dasar kebutuhan dan sesuai dengan aturan hukum yang ada, melainkan hanya karena tidak mau repot dengan urusan-urusan ketenagakerjaan. "Jujur saja, perusahaan melakukan oursourcing karena nggak mau repot kalau nanti terjadi PHK, dan agar tidak perlu memberi pesangon kepada karyawan yang di-PHK," tutur Kemalsjah blak-blakan. Lebih jauh dia menyoroti bahwa pembicaraan mengenai outsourcing cenderung dilebih-lebihkan ketimbang fakta yang ada di lapangan. Sehingga seolah-olah outsourcing telah menjadi segalanya dalam praktik bisnis. "Ada hotel yang meng-outsource semua karyawannya, ketika saya tanya mengapa melakukan itu, mereka bilang karena di mana-mana juga begitu. Tapi, apa bener di mana-mana begitu? Orang hanya bicara tanpa riset, tidak sesuai dengan kenyataannya," ujar dia. Kemalsjah menegaskan, dirinya tidak anti-outsorucing namun mengaku tidak bisa tinggal diam melihat praktik oursourcing yang tidak sesuai aturan ketenagakerjaan. Dicontohkan, belakangan praktik outsourcing marak dalam industri perbankan dimana banyak bank meng-outsource karyawan untuk posisi teller. "Menurut peraturan, outsource hanya boleh dilakukan untuk kegiatan perusahaan yang bersifat penunjang, bukan utama. Teller itu utama dalam bisnis bank karena kalau tidak ada teller, bagaimana bank bisa beroperasi? Jadi kalau teller di-outsource itu sudah terjadi pelanggaran," tandas dia. Namun, narasumber lainnya, Partner pada PT Advance Career Indonesia Malla Latif berpendapat lain. Menurut hemat pengusaha yang merintis bisnis penyedia jasa tenaga kerja sejak 8 tahun lalu itu, kondisi sekarang sudah banyak berubah. "Dalam konteks outsourcing, mana kegiatan perusahaan yang utama dan mana yang penunjang, atau istilahnya core dan non-core sudah mengalami pergeseran sesuai perubahan iklim bisnis global," ujar dia. Malla berpendapat, sah saja kalau di era sekarang ini bank menganggap teller sebagai penunjang karena memang keberadaannya sudah bisa digantikan. "Sekarang orang lebuh senang menggunakan ATM, bisa ngapain aja bahkan mendeposit uang pun sudah bisa dilakukan lewat ATM," dia memberikan contoh. Lebih jauh Malla mengingatkan, dalam konteks global, para pelaku bisnis saat ini tidak bisa lagi menghindar dari tatanan yang berlaku di tingkat dunia. "Kita bisa lari tapi nggak bisa sembunyi. Fenomena yang terjadi secara global mau tidak mau juga akan menjadi kenyataan di dalam negeri," kata dia. Dalam hal ini dia melihat, outsourcing telah berkembang sangat pesat, dan berkembang menjadi bisniss process outsourcing, bahkan knowledge process outsourcing. Oleh karenanya Malla mengajak semua pihak untuk tidak terjebak dalam berdebatan tentang core dan non-core yang tak pernah ada habisnya. Di lapangan kondisinya sudah luar biasa. Permintaan banyak, vendor juga banyak. Daripada mengotak-atik praktiknya, lebih baik membenahi peraturannya karena (outsourcing) ini membantu sekali mengatasi pengangguran yang sangat besar," ujar Malla.

Wednesday, April 16, 2008

Bls: [Diskusi HRD Forum] SP3 langsung PHK

No comments:

Pengunjung Situs Ini

Berita HR

Topik Diskusi Praktisi HRD

Human Resources Directory Services

Arsip Diskusi Human Resources

ARSIP REGULASI :

Site Partner