http://www.belajarhr.blogspot.com/: [Hukum-Online] kelas yg mana anda... ada yang Rp 900 juta?... setelah baca media?

Tuesday, January 11, 2011

[Hukum-Online] kelas yg mana anda... ada yang Rp 900 juta?... setelah baca media?

membaca berita dibawah ini...jadi teringat waktu ngurus passport...sepertinya biayanya Rp 400.000 agak lupa...karena sudah 2 tahun... dan sudah model biometrik foto... memang sih harus bolak balik minimal 3x utk masukkan berkas...utk foto dan seminggu kemudian diambil...... dan cukup lama 1 minggu lebih baru keluar...... katanya orang disebelah saya kalau mau cepat dikit yah Rp 600.000 bisa bantu... :-)

sepertinya ada juga yang virtual... mungkin era internet...dunia tanpa batas ruang, waktu dan apapun... semua serba virtual... mungkin juga era kapitalisme global... semua serba pakai uang ... sepertinya apapun ada harga ada barang.... dan sepertinya memang era globalisasi...semua mau ke makau.... ups... :-)

ngurus apapun memang tidak murah now adays... mungkin yah inflasi... kebutuhan hidup atau apalah...khan era neo liberal kapitalis global... mau keluarkan barang... repair diperbaiki oleh pabrikan gratis... eh... beacukainya ngak gratis... Rp 2 juta lebih... belum ongkos gudang... karena nongkrong hampir 1 bulan digudang cengkareng :-)
yah... kalau mau murah meriah jangan berusaha di Indonesia... ups... :-)

harus maklum deh... jadi orang biasa... kelas ngurus passport Rp 400.000 :-)

anyway berita dibaca dari kompas headline today... hav a niz day... salam, rr - apw
====

Paspor Gayus Rp 900 Juta

Rabu, 12 Januari 2011 | 02:37 WIB

Jakarta, Kompas - Kepolisian Negara RI menangkap seorang tersangka berinisial A, yang diduga anggota jaringan pembuat paspor Sony Laksono yang digunakan bekas pegawai pajak Gayus HP Tambunan untuk piknik ke luar negeri. Biaya pembuatan paspor itu 100.000 dollar AS (sekitar Rp 900 juta).

"Polri menangkap salah satu tersangka yang membuat paspor (Gayus). Hari ini yang bersangkutan ditahan," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam di Jakarta, Selasa (11/1).

Dari pengakuan sementara ini, kata Anton, Gayus mengeluarkan uang untuk pembuatan paspor itu sebesar 100.000 dollar AS. Tersangka A yang ditahan mendapat 2.500 dollar AS. Sisanya dibagi-bagikan kepada teman-teman yang diduga anggota sindikatnya.

Anton menjelaskan, tersangka A bukan petugas Kantor Imigrasi. "Dia orang umum yang diduga seorang calo," katanya. Tersangka ditangkap di Jakarta Selatan. Namun, belum dapat dijelaskan bagaimana Gayus bertemu atau kenal dengan tersangka A dan di mana tersangka A membuatkan paspor untuk Gayus.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menjelaskan, Kementerian Hukum dan HAM sedang menyelidiki modus operandi keluarnya paspor untuk Sony Laksono. Paspor itu dikeluarkan Kantor Imigrasi Jakarta Timur.

Semula, paspor itu disediakan untuk Margarita, anak berusia lima tahun. Namun, paspor itu tak diambil sehingga data Margarita belum diproses. Paspor itu dipakai orang bernama Sony Laksono yang menggunakan foto mirip Gayus (Kompas, 5/1).

Secara terpisah, Kepala Bidang Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli mengatakan, tersangka A ditangkap Senin pagi. Kemarin, Polri mengirimkan surat permohonan izin memeriksa Gayus kepada majelis hakim yang memeriksa kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Mudah-mudahan izin segera dikeluarkan," katanya.

Secara terpisah, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan, semua permintaan informasi yang terkait dengan kasus Gayus telah ditindaklanjuti. Kementerian Keuangan akan memberikan semua data yang diperlukan aparat, sepanjang sesuai dengan aturan.

"Jika ada keperluan dokumen yang diminta aparat hukum, sesuai aturan, akan kami berikan. Sampai akhir tahun (2010) kami mungkin lebih konsentrasi pada anggaran. Ditjen Pajak didorong mencapai target penerimaan. Setelah itu lewat, kami yakin, semua permintaan akan direspons, untuk menjaga proses hukum lebih lancar," ungkap Agus di Jakarta, Selasa.

Pelajaran

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi menambahkan, polisi terus mengembangkan dugaan pembuatan paspor dengan identitas mirip Gayus Tambunan.

Ito menilai, ada pembelajaran dari kasus Gayus. Ada berbagai praktik mafia di Indonesia, seperti terkait perpajakan dan keimigrasian. "Kasus Gayus menjadi pembelajaran bagi kita, yaitu banyak kelemahan sistem hukum dan sistem pembuatan dokumen," katanya.

Pengacara Gayus, Adnan Buyung Nasution, mengatakan, kepergian Gayus ke luar negeri tidak mungkin dilakukan sendiri. "Jangan hanya dia yang disalahkan. Aparat kita enggak bener. Negara ini yang bobrok di bidang hukum karena bisa ditipu sehingga Gayus bisa ke luar negeri," katanya. Ia minta polisi segera menangkap pengusaha yang disebut-sebut mendanai dan mengatur Gayus ke luar negeri.

Pengamat hukum Universitas Sebelas Maret Solo (UNS) Isharyanto menilai kasus mafia pajak sulit dibongkar dengan cepat karena Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur situasi transisional sehingga penindakan yang dilakukan aparat penegak hukum juga masih konvensional.

"Kasus ini penuh transaksi. Kenapa tak bisa diungkap karena banyak motif di balik peristiwa Gayus sehingga tak mungkin diselesaikan aparat yang terlibat, karena tidak ada aparat yang bisa menjadi hakim untuk dirinya sendiri," ujarnya. Agar kasus mafia pajak terbongkar, perlu ada visi khusus dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Muladi mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak perlu ragu untuk turun jika polisi kesulitan membongkar kasus itu. "Kredibilitas Ketua KPK Pak Busyro yang hanya setahun kini dipertaruhkan. Jangan ragu KPK harus mengambil langkah yang monumental," ujar Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Semarang, itu.

Bahkan, jika perlu, dia menegaskan, Polri, KPK, Kejaksaan Agung, dan organisasi advokat harus bersama-sama membongkar mafia pajak. "Kita sudah bosan mendengar korupsi-korupsi yang terorganisir kayak gitu. Backing-nya harus dihancurkan," paparnya.

Namun, Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menyatakan, tidak ada undang-undang yang membuat KPK dapat mengambil alih kasus dugaan mafia pajak yang melibatkan Gayus, karena kasus itu bukan korupsi, melainkan mafia perpajakan. Ia mengingatkan,

polisi juga punya kendala karena UU Pajak menyulitkan penegak hukum di luar Direktorat Jenderal Pajak untuk mengusut mafia pajak. "Untuk itu, yang perlu didorong untuk membongkar mafia pajak adalah Dirjen Pajak," ujarnya.

(OIN/FER/NWO/SON/FAJ/ONG

---
ref: http://www.micronics.info http://www.java-cafe.net http://www.apwkomitel.org http://www.facebook.com/people/Rudi-Rusdiah/651699209
---

__._,_.___

Reply to sender | Reply to group | Reply via web post | Start a New Topic

Messages in this topic (1)

Recent Activity:

New Members 5

Visit Your Group

SARANA MENCARI SOLUSI KEADILAN HUKUM DI INDONESIA
Mailing List Hukum Online adalah wadah untuk saling bertukar pikiran dan berkonsultasi untuk saling membantu sesama. Isi diluar tanggung jawab Moderator.

Sarana berdiskusi dengan santun, beretika dan bertanggung-jawab serta saling menghargai dan tidak menyerang hasil pemikiran orang / pendapat orang lain.

Salam Hukum Online

Switch to: Text-Only, Daily Digest • Unsubscribe • Terms of Use

__,_._,___

No comments:

Post a Comment

Berita HR

Talent Manajemen Prioritas Utama Setiap Industri di Seluruh Dunia Senin, 28 April 2008 - 12:12 WIB Rekrutmen, retensi dan pengembangan talent kini telah menjadi tantangan terbesar yang dihadapi setiap perusahaan di seluruh dunia. Demikian hasil sebuah survei baru yang dilakukan terhadap 5000 orang eksekutif di 83 negara dan pasar. Talent management muncul sebagai prioritas terpenting tidak hanya di perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat, tapi juga di perusahaan di berbagai penjuru dunia dan dalam setiap industri. Di samping itu, secara global para eksekutif mengaku semakin dituntut untuk meningkatkan pengembangan kepemimpinan, mengelola demografi serta mengelola perubahan dan transformasi budaya --isu-isu yang terkait erat dengan talent management. Secara garis besar, menurut para eksekutif di AS dan negara-negara lain, ada empat tantangan besar yang menuntut pengelolaan SDM yang lebih modern, yakni: 1. Mengukur kinerja HR dan karyawan 2. Mengelola keseimbangan work-life 3. Mengelola globalisasi 4. Mengelola keragaman dan tanggung jawab sosial perusahaan Secara khusus, survei menyoroti pentingnya mengelola demografi, misalnya mengantisipasi penuaan tenaga kerja dan menyesuaikan lingkungan kerja dengan kebutuhan karyawan Generasi Y yang kini mulai memasuki dunia kerja. Menurut survei, ini merupakan tantangan penting yang akan semakin meningkat mulai sekarang hingga 2015. Survei bertajuk “Creating People Advantage: How to Address HR Challenges Worldwide Through 2015" tersebut diselenggarakan oleh Boston Consulting Group (BCG), World Federation of Personnel Management Associations (WFPMA) dan Society for Human Resource Management (SHRM). Survei mencakup wawancara mendalam dengan lebih dari 200 eksekutif dari berbagai negara, dan hasilnya diklaim sebagai laporan yang paling komprehensif yang pernah ada atas praktik HR. "Dunia perusahaan tengah mengalami pergeseran secara fundamental, dan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia masih belum cukup siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang semakin besar di pasar global," ujar partner pada BCG Anna Minto. "Umumnya pada CEO dan tim eksekutifnya lebih fokus pada hasil-hasil per semester dan sibuk di urusan keuangan, dan mengabaikan sisi SDM-nya. Ini berisiko. Para CEO dan jajaran pemimpin lainnya perlu bertanya pada diri mereka sendiri apakah sudah cukup berbuat sesuatu hari ini, dan telah meletakkan sumber-sumber daya yang benar di tempat yang tepat untuk menghadapi tantangan ke depan," dia mengingatkan. Partner yang lain pada BCG Chuck Scullion menambahkan, " HR harus diletakkan di pusat strategi perusahaan, bukan hanya sebagai salah satu pendukung strategi. Bagaimana organisasi mengelola ketenagakerjaan yang makin multikultur dan bagaimana mendapatkan talent dalam situasi ekonomi yang berkembang dengan cepat? Bagaimana mengembangkan pemimpin-pemimpin yang berwawasan global, serta mengisi kekosongan pengetahuan dan keahlian setelah para karyawan senior pensiun? Semua itu pertanyaan yang sulit dan perlu perhatian besar dari dewan perusahaan."

firstasia consultants awal april 2008 telah meluncurkan topik training bertemakan Retail.Strategi yang tepat untuk meluncurkan tema tersebut,hingga saat ini,lebih dari 50% kursi telah dipesan oleh para pebisnis retail.Walau belum tertutup sepenuhnya,namun antusiasme pendaftar telah menunjukkan animo dunia retail yang tidak tersentuh sebelumnya.
Karyawan Depresi Takut "Curhat" ke HR Rabu, 23 April 2008 - 14:44 WIB Departemen HR yang baik tidak hanya menjadi mitra strategis bagi para pimpinan bisnis, melainkan juga tempat “curhat” bagi para karyawan yang sedang dirundung masalah. Sayangnya, fungsi yang terakhir ini belum banyak berjalan. Sebab, karyawan sendiri ternyata takut berterus-terang kepada orang HR. Menurut sebuah penelitian, hanya satu dari empat karyawan yang mengalami depresi yang mengadukan masalahnya tersebut kepada orang HR. Selebihnya mengaku takut bahwa hal itu akan mengancam posisinya dalam pekerjaan. Demikian hasil jajak pendapat bertajuk The Depression Alliance yang dilakukan atas hampir 300 orang di Inggris. Ditemukan, satu dari 10 orang usia kerja menderita depresi dan perasaan terasing. Dan, banyak di antara mereka yang percaya bahwa punya pekerjaan tetap bisa membuat mereka lebih baik. Pada sisi lain, 4 dari 5 orang yang didiagnosa menderita depresi mengaku takut menceritakannya kepada teman sekantor tentang kondisi mereka. Mereka khawatir, jika diketahui menderita depresi, masa depan karir mereka akan terganggu. Lebih jauh, separo dari mereka yang mengalami depresi mengaku kehilangan motivasi untuk mengambil proyek-proyek yang menantang. Sementara, 48% mengatakan mereka dijauhi oleh teman-teman sekerja. Gangguan depresi memang menimbulkan banyak risiko di tempat kerja. Empatpuluh tujuh persen mengaku menerima komentar-komentar miring, dan 50% mengatakan, gara-gara depresi mereka kehilangan kesempatan untuk dipromosikan. CEO Depression Alliance Emer O'Neill mengatakan, “Memiliki pekerjaan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi para penderita depresi.” “Para pimpinan perusahaan dan karyawan perlu memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap anak buah dan rekan kerja mereka yang mengalami gangguan depresi, apa saja tantangan mereka,” saran dia. “Mereka perlu dukungan agar tetap bisa sepenuhnya berkontribusi pada perusahaan.”

Yahoo PHK 1.100 Karyawan Rabu, 13 Februari 2008 - 11:24 WIB Portal internet raksasa Yahoo memangkas lebih dari 1000 orang karyawannya, Selasa (12/2/08) waktu AS. Menurut sumber dari dalam perusahaan, angka tepatnya mencapai 1.100 dan dikatakan jumlah tersebut jauh lebih tinggi daripada yang diperkirakan. Pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut mengurangi jumlah karyawan hingga menjadi 13.200 orang. Masih menurut sumber dari dalam, seperti dilaporkan CNET News.com, pihak HR Yahoo telah memesan semua ruangan konferensi di kantor pusat di Sunnyvale, Kalifornia untuk rapat dengan karyawan yang terkena PHK tersebut. Perampingan besar-besaran karyawan tersebut terjadi menyusul rencana Microsoft untuk membeli Yahoo. Dan, Yaho menolak inisiatif tersebut. Namun, rencana perampingan perusahaan dengan mengurangi jumlah karyawan sudah diumumkan oleh manajemen sejak Januari, sebelum Microsoft menyatakan akan membeli Yahoo. "Kami mentargetkan pengurangan karyawan ini pada area-area bisnis yang tidak men-support pertumbuhan penting bagi aktivitas-aktivitas perusahaan," ujar juru bicara Yahoo. "Kami sedang menyelaraskan sumber-sumber daya untuk men-support tujuan besar kami untuk menjadi starting poin dan terbuka," jelas dia merujuk pada misi baru Yahoo untuk menjadi rujukan pertama bagi pengguna internet dan tempat beriklan yang paling dipilih. Program pengurangan karyawan di Yahoo sudah ramai diberitakan sejak diumumkan oleh pihak perusahaan Januari lalu. Jajaran eksekutif Yahoo mengaku, langkah itu diambul karena keuntungan perusahaan menurun. Kepala bagian keuangan Yahoo Blake Jorgensen mengungkapkan harapannya bahwa pemangkasan jumlah karyawan akan menghemat 20-25 juta dolar AS pada kuartal pertama berikutnya. Sementara itu, perusahaan akan meneruskan investasinya pada bisnis search engine dan perikalanan dan akan fokus pada layanan email dan mobile

Masih Banyak Pelanggaran dalam Praktik Outsourcing Jumat, 01 Februari 2008 - 11:47 WIB Mengalihkan sebagian pekerjaan yang ada di dalam perusahaan kepada pihak lain melalui penyedia jasa tenaga kerja, atau disebut outsourcing, telah menjadi praktik yang lazim dalam dunia bisnis di Tanah Air. Namun, dari segi hukum harus diakui masih banyak terjadi pelanggaran. Hal itu diungkapkan oleh penasihat hukum spesialis hukum ketenagakerjaan Kemalsjah Siregar dalam acara Forum Kajian Manajemen di Kampus PPM, Jakarta Pusat, Kamis (31/1/08). Menurut dia, banyak praktik outsourcing yang diselewangkan untuk semata-mata mencari keuntungan. "Ada kecenderungan memanfaatkan kesulitan orang lain untuk menghambil untung," papar Kemalsjah. Kesulitan orang lain yang dimaksud adalah banyaknya orang yang masih menganggur karena sulitnya mendapatkan pekerjaan. Dia juga melihat, banyak perusahaan melakukan outsourcing bukan atas dasar kebutuhan dan sesuai dengan aturan hukum yang ada, melainkan hanya karena tidak mau repot dengan urusan-urusan ketenagakerjaan. "Jujur saja, perusahaan melakukan oursourcing karena nggak mau repot kalau nanti terjadi PHK, dan agar tidak perlu memberi pesangon kepada karyawan yang di-PHK," tutur Kemalsjah blak-blakan. Lebih jauh dia menyoroti bahwa pembicaraan mengenai outsourcing cenderung dilebih-lebihkan ketimbang fakta yang ada di lapangan. Sehingga seolah-olah outsourcing telah menjadi segalanya dalam praktik bisnis. "Ada hotel yang meng-outsource semua karyawannya, ketika saya tanya mengapa melakukan itu, mereka bilang karena di mana-mana juga begitu. Tapi, apa bener di mana-mana begitu? Orang hanya bicara tanpa riset, tidak sesuai dengan kenyataannya," ujar dia. Kemalsjah menegaskan, dirinya tidak anti-outsorucing namun mengaku tidak bisa tinggal diam melihat praktik oursourcing yang tidak sesuai aturan ketenagakerjaan. Dicontohkan, belakangan praktik outsourcing marak dalam industri perbankan dimana banyak bank meng-outsource karyawan untuk posisi teller. "Menurut peraturan, outsource hanya boleh dilakukan untuk kegiatan perusahaan yang bersifat penunjang, bukan utama. Teller itu utama dalam bisnis bank karena kalau tidak ada teller, bagaimana bank bisa beroperasi? Jadi kalau teller di-outsource itu sudah terjadi pelanggaran," tandas dia. Namun, narasumber lainnya, Partner pada PT Advance Career Indonesia Malla Latif berpendapat lain. Menurut hemat pengusaha yang merintis bisnis penyedia jasa tenaga kerja sejak 8 tahun lalu itu, kondisi sekarang sudah banyak berubah. "Dalam konteks outsourcing, mana kegiatan perusahaan yang utama dan mana yang penunjang, atau istilahnya core dan non-core sudah mengalami pergeseran sesuai perubahan iklim bisnis global," ujar dia. Malla berpendapat, sah saja kalau di era sekarang ini bank menganggap teller sebagai penunjang karena memang keberadaannya sudah bisa digantikan. "Sekarang orang lebuh senang menggunakan ATM, bisa ngapain aja bahkan mendeposit uang pun sudah bisa dilakukan lewat ATM," dia memberikan contoh. Lebih jauh Malla mengingatkan, dalam konteks global, para pelaku bisnis saat ini tidak bisa lagi menghindar dari tatanan yang berlaku di tingkat dunia. "Kita bisa lari tapi nggak bisa sembunyi. Fenomena yang terjadi secara global mau tidak mau juga akan menjadi kenyataan di dalam negeri," kata dia. Dalam hal ini dia melihat, outsourcing telah berkembang sangat pesat, dan berkembang menjadi bisniss process outsourcing, bahkan knowledge process outsourcing. Oleh karenanya Malla mengajak semua pihak untuk tidak terjebak dalam berdebatan tentang core dan non-core yang tak pernah ada habisnya. Di lapangan kondisinya sudah luar biasa. Permintaan banyak, vendor juga banyak. Daripada mengotak-atik praktiknya, lebih baik membenahi peraturannya karena (outsourcing) ini membantu sekali mengatasi pengangguran yang sangat besar," ujar Malla.

Tuesday, January 11, 2011

[Hukum-Online] kelas yg mana anda... ada yang Rp 900 juta?... setelah baca media?

No comments:

Pengunjung Situs Ini

Berita HR

Topik Diskusi Praktisi HRD

Human Resources Directory Services

Arsip Diskusi Human Resources

ARSIP REGULASI :

Site Partner