http://www.belajarhr.blogspot.com/: Bls: [Hukum-Online] Berita

Thursday, January 6, 2011

Bls: [Hukum-Online] Berita

Saya kira tanpa melakukan uji ke MK sudah jelas UU tsb, PSSI itu tidak ada dasar hukumnya, ngak ada UU yang menyebut secara jelas bahwa PSSI induk cabang olga sepak bola di indonesia..........bisa digugat Polri dan PSSInya ................kalau masih arogan.......

Best regards

Suradi

Dari: "saripudinha@yahoo.com" <saripudinha@yahoo.com>
Kepada: Hukum-Online@yahoogroups.com
Terkirim: Kam, 6 Januari, 2011 19:27:39
Judul: Re: [Hukum-Online] Berita

Sebaiknya ada pihak yg ajukan permohonan uji konstitusionalitas ke MK aza...
Salaam
SHA

Sent from my BlackBerry® smartphone

-----Original Message-----
From: udaya_lawfirm@yahoo.co.id
Sender: Hukum-Online@yahoogroups.com
Date: Wed, 5 Jan 2011 03:45:12
To: Hukum-Online@yahoogroups.com<Hukum-Online@yahoogroups.com>
Reply-To: Hukum-Online@yahoogroups.com
Subject: [Hukum-Online] Berita

05 Januari 2011 | 10:18 |

Inilah konsekuensi hukum tudingan PSSI terhadap LPI

Khresna Guntarto

LPI Jakarta - Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menuding penyelenggaraan Liga Primer Indonesia (LPI) ilegal. Polri pun 'menyambut' tudingan itu dengan menunda pemberian izin pertandingan sebelum sengketa PSSI-LPI diselesaikan.

Apa konsekuensi hukum tudingan PSSI itu? Bagaimana sebenarnya duduk persoalan PSSI-LPI itu dari kacamata hukum?

Seorang advokat di Bandung, Winner Jhonshon, melalui blog pribadinya yang beralamat di http://winner-law.com/article/57406/salah-kaprah-pssi-dan-pengurusnya-blunder-yang-berbahaya.html, memberikan pandangan hukum terhadap perseteruan PSSI-LPI itu. Tulisan itu di-posting, Rabu (5/1).

Argumen PSSI adalah, sesuai Pasal 51 ayat (2) UU 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, tidak ada kompetisi yang bisa diselenggarakan tanpa rekomendasi dari induk cabang olahraga yang bersangkutan, dalam hal ini olahraga sepakbola. Pasal tersebut secara lengkap berbunyi: Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan.

PSSI juga mendasarkan pada statuta PSSI yang menyatakan bahwa yang bisa merekomendasikan penyelenggara kompetisi satu-satunya adalah PSSI.

Menurut Winer, dalil tersebut bisa jadi benar. Namun, apakah langkah PSSI ini bukan blunder?

"Ya. Ini adalah langkah yang berbahaya. Saya akan uraikan beberapa hal di bawah ini, pertama: dalam undang-undang yang sama disampaikan bahwa setiap warganegara memiliki hak yang sama untuk melakukan kegiatan olahraga. Dengan logika ini, apakah bisa penyelenggaraan olahraga hanya dimonopoli oleh PSSI? Tentu tidak. Hal ini juga dikuatkan dengan kenyataan bahwa dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan apakah induk cabang olahraga itu harus tunggal, ataukah undang-undang secara tegas menunjuk PSSI sebagai induk cabang olahraga. Jadi, tidak ada secara eksplisit undang-undang menyebutkan adanya wadah tunggal bagi induk cabang olahraga. Berarti ini mengundang penafsiran bahwa induk cabang olahraga tidak harus satu, atau tidak harus PSSI. Kita semua mengenal induk organisasi itu tidak harus satu, kecuali disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang, seperti Advokat misalnya. Kita mengenal Induk organisasi Koperasi ada banyak. Ada INKUD (induk Koperasi Unit Desa), ada IKP (Induk Koperasi Pegawai), bahkan militer memiliki beberapa induk koperasi, seperti INKOPAD, INKOPAU dan INKOPAL. Jadi, yang disebut induk organisasi tidaklah harus satu, terutama jika ini menyangkut UU 3/2005 yang tidak menyebut secara eksplisit mengenai keharusan organisasi tunggal," paparnya.

Selanjutnya, menurut Ketua Pengurus Daerah Lembaga Advokasi Hukum dan HAM Jawa Barat itu, karena PSSI tidak disebut dalam undang-undang, lalu apa payung hukum yang menyatakan bahwa PSSI adalah satu-satunya induk organisasi cabang olahraga (cabor) yang harus memiliki satu-satunya wewenang dan otoritas atas penyelenggaraan olahraga di Indonesia?

"Selanjutnya, ini akan berdampak pada pelarangan penyelenggaraan kompetisi. Apalagi menurut UU tersebut, ada juga kewenangan dan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaran kegiatan olahraga. Ini merupakan benturan lain dalam posisi PSSI yang mengkalim sebagai satu-satunya organisasi. Lalu, apa bahaya yang sedang dihadapi? Bahayanya adalah jika ada pihak yang kemudian membentuk induk cabang olahraga di luar PSSI. Apa landasan hukum yang bisa melarangnya? Sejauh yang saya lihat tidak ada. Bahkan, keberadaan PSSI sendiri bisa saja digugat, karena PSSI bukanlah lembaga yang ditunjuk oleh UU. Lebih parah lagi, penjelasan menyebutkan adanya induk-induk. Tentunya ini menimbulkan penafsiran macam-macam," tulis Winer.

Ia pun mempertanyakan landasannya Polri tidak memberikan izin kepada Liga Primer, karena tidak adanya rekomendasi dari PSSI?

"Aturan hukum mana yang menunjuk atau memberikan wewenang kepada PSSI untuk menjadi organisasi tunggal yang memberikan rekomendasi untuk penyelenggaraan sebuah kompetisi? Saya melihat, tanpa adanya payung hukum bagi PSSI, pihak kepolisian malah bisa digugat atas tidak diberikannya izin bagi Liga Primer untuk menyelenggarakan kompetisi. Jika ini menimbulkan kerugian bagi PT Liga Primer Indonesia, maka saya khawatir negara cq. Kepolisian harus membayar sejumlah ganti rugi yang besar sekali akibat batalnya digelar kompetisi Liga Primer Indonesia ini. Ini adalah langkah blunder berbahaya yang dibuat oleh PSSI, yang kemudian juga didukung oleh pihak Kepolisian. Jadi, kalau polisi ikut campur dalam kekisruhan ini, Kepolisian akan menghadapi konsekwensi yang lumayan jika PT Liga Primer menggugat pihak Kepolisian," paparnya.

Lebih jauh ia menulis, bahaya sesungguhnya adalah hancurnya dunia persepakbolaan akibat arogansi PSSI. "Bayangkan, jika ada pihak yang membentuk organisasi lain selain PSSI, maka kita akan disibukkan dengan persengketaan dan kembali lahan olahraga sepakbola ini akan kacau balau. Karena undang-undang tidak menutup kemungkinan untuk munculnya induk organisasi lain selain PSSI. Bahkan, statuta FIFA saja memberikan kesempatan luas bagi organisasi untuk bergabung sepanjang memenuhi syarat yang diajukan oleh FIFA (application of membership). Masyarakat yang jengah dengan keberadaan PSSI bahkan bisa saja mengajukan gugatan untuk pembubaran PSSI atau menjadikan PSSI tidak lagi memiliki otoritas tunggal atas persepakbolaan di Indonesia. dan anda tahu, persoalan hukum ini juga mengancam induk organisasi cabang olahraga lain. Hasilnya? Olahraga Indonesia akan disibukkan oleh gugat menggugat, persengketaan yang tiada ujungnya," tulis Winer.

Lalu, bagaimana sebaiknya? Menurut Winer, seharusnya penyelenggaraan kegiatan olahraga haruslah dilakukan secara demokratis. Seharusnya PSSI sebagai pengayom klub olahraga , tidak merasa risih dengan kompetisi yang ada. Seharusnya PSSI tidak langsung main cut-off.

"Saya setuju jika PSSI atau pemerintah menentukan syarat-syarat yang sifatnya standarisasi penyelenggaraan. Misalnya, kepastian tempat, perangkat, badan hukum, kekuatan finansial, pembinaan , dan sebagainya. Jadi, bukan karena hal-hal yang sifatnya otoritarian. Karena posisi PSSI sendiri sebagai induk cabang olahraga tidak pernah memiliki landasan hukum. Ada sebuah bahaya. PT Liga Primer telah menginvestasikan banyak sekali uang untuk penyelenggaraan kompetisi ini. Tentu tidak mungkin PT Liga Primer Indonesia akan tinggal diam jika kompetisi ini gagal dilakukan. Baik PSSI maupun pemerintah lewat Kepolisian, akan menghadapi konsekuensi yang cukup lumayan jika mereka tetap berniat menjegal penyelenggaraan kompetisi Liga Primer Indonesia (LPI) ini secara arogan. Sekali lagi, karena PSSI tidak memiliki cantolan hukum di dalam UU 3/ tahun 2005 untuk mengklaim sebaga satu-satunya induk cabang olahraga sepakbola," tulis Winer.

Sebaiknya, lanjut dia, kedua belah pihak baik LPI maupun PSSI segera berembuk untuk mencari jalan keluar terbaik tanpa merugikan masyarakat.

"Keberadaan seorang narapidana sebagai ketua PSSI saja sudah memberikan beban yang cukup berat bagi para suporter bola di Indonesia dan kita, para penikmat musiman (warga negara lainnya). Kita merindukan adanya dunia persepakbolaan yang sehat, industri olahraga yang bebas dari korupsi, dan pejabat yang bersih dari kasus korupsi di pucuk pimpinan organisasi olahraga. Bagian kita sebagai masyarakat adalah menyatukan kekuatan, langkah , untuk mengenyahkan para begundal dan penjahat dari dunia olahraga. Kita tahu siapa mereka itu. Media, masyarakat melalui berbagai jaringan sosial harus melakukan sesuatu, setidaknya melakukan kampanye. Kita berharap tidak terjadi persengketaan yang akan menyandera dunia olahraga, apalagi sepakbola, akibat arogansi para pejabat di PSSI," tulis Winer.

(aka)

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

------------------------------------

SARANA MENCARI SOLUSI KEADILAN HUKUM DI INDONESIA
Mailing List Hukum Online adalah wadah untuk saling bertukar pikiran dan berkonsultasi untuk saling membantu sesama. Isi diluar tanggung jawab Moderator.

Sarana berdiskusi dengan santun, beretika dan bertanggung-jawab serta saling menghargai dan tidak menyerang hasil pemikiran orang / pendapat orang lain.

Salam Hukum OnlineYahoo! Groups Links

------------------------------------

SARANA MENCARI SOLUSI KEADILAN HUKUM DI INDONESIA
Mailing List Hukum Online adalah wadah untuk saling bertukar pikiran dan berkonsultasi untuk saling membantu sesama. Isi diluar tanggung jawab Moderator.

Sarana berdiskusi dengan santun, beretika dan bertanggung-jawab serta saling menghargai dan tidak menyerang hasil pemikiran orang / pendapat orang lain.

Salam Hukum OnlineYahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/Hukum-Online/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/Hukum-Online/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
Hukum-Online-digest@yahoogroups.com
Hukum-Online-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
Hukum-Online-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

__._,_.___

Reply to sender | Reply to group | Reply via web post | Start a New Topic

Messages in this topic (4)

Recent Activity:

New Members 6

Visit Your Group

SARANA MENCARI SOLUSI KEADILAN HUKUM DI INDONESIA
Mailing List Hukum Online adalah wadah untuk saling bertukar pikiran dan berkonsultasi untuk saling membantu sesama. Isi diluar tanggung jawab Moderator.

Sarana berdiskusi dengan santun, beretika dan bertanggung-jawab serta saling menghargai dan tidak menyerang hasil pemikiran orang / pendapat orang lain.

Salam Hukum Online

Switch to: Text-Only, Daily Digest • Unsubscribe • Terms of Use

__,_._,___

No comments:

Post a Comment

Berita HR

Talent Manajemen Prioritas Utama Setiap Industri di Seluruh Dunia Senin, 28 April 2008 - 12:12 WIB Rekrutmen, retensi dan pengembangan talent kini telah menjadi tantangan terbesar yang dihadapi setiap perusahaan di seluruh dunia. Demikian hasil sebuah survei baru yang dilakukan terhadap 5000 orang eksekutif di 83 negara dan pasar. Talent management muncul sebagai prioritas terpenting tidak hanya di perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat, tapi juga di perusahaan di berbagai penjuru dunia dan dalam setiap industri. Di samping itu, secara global para eksekutif mengaku semakin dituntut untuk meningkatkan pengembangan kepemimpinan, mengelola demografi serta mengelola perubahan dan transformasi budaya --isu-isu yang terkait erat dengan talent management. Secara garis besar, menurut para eksekutif di AS dan negara-negara lain, ada empat tantangan besar yang menuntut pengelolaan SDM yang lebih modern, yakni: 1. Mengukur kinerja HR dan karyawan 2. Mengelola keseimbangan work-life 3. Mengelola globalisasi 4. Mengelola keragaman dan tanggung jawab sosial perusahaan Secara khusus, survei menyoroti pentingnya mengelola demografi, misalnya mengantisipasi penuaan tenaga kerja dan menyesuaikan lingkungan kerja dengan kebutuhan karyawan Generasi Y yang kini mulai memasuki dunia kerja. Menurut survei, ini merupakan tantangan penting yang akan semakin meningkat mulai sekarang hingga 2015. Survei bertajuk “Creating People Advantage: How to Address HR Challenges Worldwide Through 2015" tersebut diselenggarakan oleh Boston Consulting Group (BCG), World Federation of Personnel Management Associations (WFPMA) dan Society for Human Resource Management (SHRM). Survei mencakup wawancara mendalam dengan lebih dari 200 eksekutif dari berbagai negara, dan hasilnya diklaim sebagai laporan yang paling komprehensif yang pernah ada atas praktik HR. "Dunia perusahaan tengah mengalami pergeseran secara fundamental, dan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia masih belum cukup siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang semakin besar di pasar global," ujar partner pada BCG Anna Minto. "Umumnya pada CEO dan tim eksekutifnya lebih fokus pada hasil-hasil per semester dan sibuk di urusan keuangan, dan mengabaikan sisi SDM-nya. Ini berisiko. Para CEO dan jajaran pemimpin lainnya perlu bertanya pada diri mereka sendiri apakah sudah cukup berbuat sesuatu hari ini, dan telah meletakkan sumber-sumber daya yang benar di tempat yang tepat untuk menghadapi tantangan ke depan," dia mengingatkan. Partner yang lain pada BCG Chuck Scullion menambahkan, " HR harus diletakkan di pusat strategi perusahaan, bukan hanya sebagai salah satu pendukung strategi. Bagaimana organisasi mengelola ketenagakerjaan yang makin multikultur dan bagaimana mendapatkan talent dalam situasi ekonomi yang berkembang dengan cepat? Bagaimana mengembangkan pemimpin-pemimpin yang berwawasan global, serta mengisi kekosongan pengetahuan dan keahlian setelah para karyawan senior pensiun? Semua itu pertanyaan yang sulit dan perlu perhatian besar dari dewan perusahaan."

firstasia consultants awal april 2008 telah meluncurkan topik training bertemakan Retail.Strategi yang tepat untuk meluncurkan tema tersebut,hingga saat ini,lebih dari 50% kursi telah dipesan oleh para pebisnis retail.Walau belum tertutup sepenuhnya,namun antusiasme pendaftar telah menunjukkan animo dunia retail yang tidak tersentuh sebelumnya.
Karyawan Depresi Takut "Curhat" ke HR Rabu, 23 April 2008 - 14:44 WIB Departemen HR yang baik tidak hanya menjadi mitra strategis bagi para pimpinan bisnis, melainkan juga tempat “curhat” bagi para karyawan yang sedang dirundung masalah. Sayangnya, fungsi yang terakhir ini belum banyak berjalan. Sebab, karyawan sendiri ternyata takut berterus-terang kepada orang HR. Menurut sebuah penelitian, hanya satu dari empat karyawan yang mengalami depresi yang mengadukan masalahnya tersebut kepada orang HR. Selebihnya mengaku takut bahwa hal itu akan mengancam posisinya dalam pekerjaan. Demikian hasil jajak pendapat bertajuk The Depression Alliance yang dilakukan atas hampir 300 orang di Inggris. Ditemukan, satu dari 10 orang usia kerja menderita depresi dan perasaan terasing. Dan, banyak di antara mereka yang percaya bahwa punya pekerjaan tetap bisa membuat mereka lebih baik. Pada sisi lain, 4 dari 5 orang yang didiagnosa menderita depresi mengaku takut menceritakannya kepada teman sekantor tentang kondisi mereka. Mereka khawatir, jika diketahui menderita depresi, masa depan karir mereka akan terganggu. Lebih jauh, separo dari mereka yang mengalami depresi mengaku kehilangan motivasi untuk mengambil proyek-proyek yang menantang. Sementara, 48% mengatakan mereka dijauhi oleh teman-teman sekerja. Gangguan depresi memang menimbulkan banyak risiko di tempat kerja. Empatpuluh tujuh persen mengaku menerima komentar-komentar miring, dan 50% mengatakan, gara-gara depresi mereka kehilangan kesempatan untuk dipromosikan. CEO Depression Alliance Emer O'Neill mengatakan, “Memiliki pekerjaan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi para penderita depresi.” “Para pimpinan perusahaan dan karyawan perlu memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap anak buah dan rekan kerja mereka yang mengalami gangguan depresi, apa saja tantangan mereka,” saran dia. “Mereka perlu dukungan agar tetap bisa sepenuhnya berkontribusi pada perusahaan.”

Yahoo PHK 1.100 Karyawan Rabu, 13 Februari 2008 - 11:24 WIB Portal internet raksasa Yahoo memangkas lebih dari 1000 orang karyawannya, Selasa (12/2/08) waktu AS. Menurut sumber dari dalam perusahaan, angka tepatnya mencapai 1.100 dan dikatakan jumlah tersebut jauh lebih tinggi daripada yang diperkirakan. Pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut mengurangi jumlah karyawan hingga menjadi 13.200 orang. Masih menurut sumber dari dalam, seperti dilaporkan CNET News.com, pihak HR Yahoo telah memesan semua ruangan konferensi di kantor pusat di Sunnyvale, Kalifornia untuk rapat dengan karyawan yang terkena PHK tersebut. Perampingan besar-besaran karyawan tersebut terjadi menyusul rencana Microsoft untuk membeli Yahoo. Dan, Yaho menolak inisiatif tersebut. Namun, rencana perampingan perusahaan dengan mengurangi jumlah karyawan sudah diumumkan oleh manajemen sejak Januari, sebelum Microsoft menyatakan akan membeli Yahoo. "Kami mentargetkan pengurangan karyawan ini pada area-area bisnis yang tidak men-support pertumbuhan penting bagi aktivitas-aktivitas perusahaan," ujar juru bicara Yahoo. "Kami sedang menyelaraskan sumber-sumber daya untuk men-support tujuan besar kami untuk menjadi starting poin dan terbuka," jelas dia merujuk pada misi baru Yahoo untuk menjadi rujukan pertama bagi pengguna internet dan tempat beriklan yang paling dipilih. Program pengurangan karyawan di Yahoo sudah ramai diberitakan sejak diumumkan oleh pihak perusahaan Januari lalu. Jajaran eksekutif Yahoo mengaku, langkah itu diambul karena keuntungan perusahaan menurun. Kepala bagian keuangan Yahoo Blake Jorgensen mengungkapkan harapannya bahwa pemangkasan jumlah karyawan akan menghemat 20-25 juta dolar AS pada kuartal pertama berikutnya. Sementara itu, perusahaan akan meneruskan investasinya pada bisnis search engine dan perikalanan dan akan fokus pada layanan email dan mobile

Masih Banyak Pelanggaran dalam Praktik Outsourcing Jumat, 01 Februari 2008 - 11:47 WIB Mengalihkan sebagian pekerjaan yang ada di dalam perusahaan kepada pihak lain melalui penyedia jasa tenaga kerja, atau disebut outsourcing, telah menjadi praktik yang lazim dalam dunia bisnis di Tanah Air. Namun, dari segi hukum harus diakui masih banyak terjadi pelanggaran. Hal itu diungkapkan oleh penasihat hukum spesialis hukum ketenagakerjaan Kemalsjah Siregar dalam acara Forum Kajian Manajemen di Kampus PPM, Jakarta Pusat, Kamis (31/1/08). Menurut dia, banyak praktik outsourcing yang diselewangkan untuk semata-mata mencari keuntungan. "Ada kecenderungan memanfaatkan kesulitan orang lain untuk menghambil untung," papar Kemalsjah. Kesulitan orang lain yang dimaksud adalah banyaknya orang yang masih menganggur karena sulitnya mendapatkan pekerjaan. Dia juga melihat, banyak perusahaan melakukan outsourcing bukan atas dasar kebutuhan dan sesuai dengan aturan hukum yang ada, melainkan hanya karena tidak mau repot dengan urusan-urusan ketenagakerjaan. "Jujur saja, perusahaan melakukan oursourcing karena nggak mau repot kalau nanti terjadi PHK, dan agar tidak perlu memberi pesangon kepada karyawan yang di-PHK," tutur Kemalsjah blak-blakan. Lebih jauh dia menyoroti bahwa pembicaraan mengenai outsourcing cenderung dilebih-lebihkan ketimbang fakta yang ada di lapangan. Sehingga seolah-olah outsourcing telah menjadi segalanya dalam praktik bisnis. "Ada hotel yang meng-outsource semua karyawannya, ketika saya tanya mengapa melakukan itu, mereka bilang karena di mana-mana juga begitu. Tapi, apa bener di mana-mana begitu? Orang hanya bicara tanpa riset, tidak sesuai dengan kenyataannya," ujar dia. Kemalsjah menegaskan, dirinya tidak anti-outsorucing namun mengaku tidak bisa tinggal diam melihat praktik oursourcing yang tidak sesuai aturan ketenagakerjaan. Dicontohkan, belakangan praktik outsourcing marak dalam industri perbankan dimana banyak bank meng-outsource karyawan untuk posisi teller. "Menurut peraturan, outsource hanya boleh dilakukan untuk kegiatan perusahaan yang bersifat penunjang, bukan utama. Teller itu utama dalam bisnis bank karena kalau tidak ada teller, bagaimana bank bisa beroperasi? Jadi kalau teller di-outsource itu sudah terjadi pelanggaran," tandas dia. Namun, narasumber lainnya, Partner pada PT Advance Career Indonesia Malla Latif berpendapat lain. Menurut hemat pengusaha yang merintis bisnis penyedia jasa tenaga kerja sejak 8 tahun lalu itu, kondisi sekarang sudah banyak berubah. "Dalam konteks outsourcing, mana kegiatan perusahaan yang utama dan mana yang penunjang, atau istilahnya core dan non-core sudah mengalami pergeseran sesuai perubahan iklim bisnis global," ujar dia. Malla berpendapat, sah saja kalau di era sekarang ini bank menganggap teller sebagai penunjang karena memang keberadaannya sudah bisa digantikan. "Sekarang orang lebuh senang menggunakan ATM, bisa ngapain aja bahkan mendeposit uang pun sudah bisa dilakukan lewat ATM," dia memberikan contoh. Lebih jauh Malla mengingatkan, dalam konteks global, para pelaku bisnis saat ini tidak bisa lagi menghindar dari tatanan yang berlaku di tingkat dunia. "Kita bisa lari tapi nggak bisa sembunyi. Fenomena yang terjadi secara global mau tidak mau juga akan menjadi kenyataan di dalam negeri," kata dia. Dalam hal ini dia melihat, outsourcing telah berkembang sangat pesat, dan berkembang menjadi bisniss process outsourcing, bahkan knowledge process outsourcing. Oleh karenanya Malla mengajak semua pihak untuk tidak terjebak dalam berdebatan tentang core dan non-core yang tak pernah ada habisnya. Di lapangan kondisinya sudah luar biasa. Permintaan banyak, vendor juga banyak. Daripada mengotak-atik praktiknya, lebih baik membenahi peraturannya karena (outsourcing) ini membantu sekali mengatasi pengangguran yang sangat besar," ujar Malla.

Thursday, January 6, 2011

Bls: [Hukum-Online] Berita

No comments:

Pengunjung Situs Ini

Berita HR

Topik Diskusi Praktisi HRD

Human Resources Directory Services

Arsip Diskusi Human Resources

ARSIP REGULASI :

Site Partner