http://www.belajarhr.blogspot.com/: [Hukum-Online] Silahkhen Warga "Class n Action"....DPR berani gak ??

Friday, June 25, 2010

[Hukum-Online] Silahkhen Warga "Class n Action"....DPR berani gak ??

Class action:
Kalau korban Gempa Bumi dan banjir Air kemana alamat mau Class Action ??.Alamatnya gak jelas..??. Berdoa saja sama Tuhan.....
......................
TAPI Korban2 berikut ,Koran dan TV harus berani bantu rakyat kecil menyatakan Class Action :

1.Korban Banjir Lumpur di Jawa Timur

2.Korban Minyak Australia tumpah di laut Timor.
3.Korban Gas Elpiji Pertamina 3 kg meledak-ledak -ledak di rumah2 penduduk miskin....
pasti sudah jelas alamatnya........class actionnya.....
Koran dan TV mana yg mau jadi pioneer ???.
............'
DPR berani gak ???
................................................................................................
From: "rrusdiah@yahoo.com" <rrusdiah@yahoo.com>

To: apwkomitel@yahoogroups.com
Sent: Sat, June 26, 2010 10:26:39 AM
Subject: [APWarnet] Silahkhen Warga "Class n Action"....

membaca berita dibawah ini...kalo pejabat kita mempersilahkan warganya 'class actions'... gimana seandainya obama pasti beliau akan katakan "I will make sure the company who responsible for this mess to take care and pay"...
semestinya pejabat kita meniru bagaimana Obama menerapkan janji melindungi rakyat kecilnya dong dan berani actions..bahkan jenderal yang tidak nurut pun segera dipecat...

seandainya loh ... :-)
dan berandai andai... :-)

mengerikan juga yah... jika tiba tiba meledak dirumah kita... kok bisa hancur sampai ketetangga sih...bukan maen... apa sehebat bomnya teroris ?
catatan: kalo khawatir... berlibur aja ke Lake Danau Gunung Tujuh di kabupaten kerinci... pasti disono ngak banyak tabung berbahaya ini...atau ke lake ontario lah... jika mampu... ups :-)

salam, rr - apw

Silakan Warga "Class Action" - Wapres Minta Polri dan Kemdag ke Lapangan

Sabtu, 26 Juni 2010 | 04:55 WIB

Jakarta, Kompas - Masyarakat korban kebocoran tabung elpiji ukuran 3 kilogram dapat mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action) kepada pemerintah untuk menuntut ganti rugi. Akan tetapi, pemerintah juga bisa menanggapinya dengan melihat siapa yang harus bertanggung jawab.

Gugatan itu dapat diajukan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian, dan kementerian lain yang bersama- sama mengelola dan menangani tabung elpiji 3 kg tersebut.

Demikian penjelasan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepoli- sian Negara RI Komisaris Jenderal Ito Sumardi seusai rapat khusus penanganan tabung elpiji ukuran 3 kg yang dipimpin Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (25/6).

"Pemerintah juga bisa menanggapinya apakah itu karena tanggung jawab pemerintah atau tanggung jawab masyarakat yang kurang paham pemakaian tabung elpiji itu sendiri," ujar Ito.

Untuk itu, guna mengetahui ada tidaknya masalah teknis atau nonteknis dalam penggunaan tabung elpiji yang menyebabkan kebocoran gas seperti dari kualitas selang, karet, dan regulator tabung elpiji, Polri turun tangan menginvestigasi di Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri.

Penelitian untuk mengetahui kemungkinan ada penyalahgunaan tabung elpiji 3 kg demi keuntungan bisnis pengambil manfaat bisnis tabung. "Misalnya yang terjadi di Bantargebang, Bekasi, baru-baru ini. Di sana ada indikasi pidana karena ada penipuan karena dikuranginya tabung gas 3 kg bersubsidi dengan tabung gas 12 kg yang tidak bersubsidi. Pelaku hanya memikirkan keuntungan, tetapi mengabaikan keselamatan masyarakat. Ini akan diselidiki," kata Ito.

Polri bersama Kementerian ESDM dan lainnya ikut mendukung pengecekan kembali syarat tabung yang akan digunakan di masyarakat. Itu karena disinyalir label Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dibuat untuk persyaratan tabung epliji kualitasnya tidak sesuai.

Namun, terkait masalah nonteknis, Ito menyatakan, ada kekurangpahaman masyarakat dalam menggunakan tabung elpiji sehingga terjadi kebocoran gas. "Untuk hal ini, pemerintah harus memberi sosialisasi kepada masyarakat," ujarnya.

Dari rapat penanganan tabung elpiji ukuran 3 kg terungkap, penyebab kebocoran gas banyak terjadi pada aksesori tabung gas. "Banyak selang, karet, dan regulator tidak memenuhi SNI, meski berlabel SNI," katanya.

Di tempat sama, Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto menyatakan, Wapres Boediono akan membahas penanganan tabung elpiji hari Selasa. "Korban yang jatuh karena penggunaan tabung elpiji sangat memprihatinkan Wapres. Karena itu, Wapres memberikan arahan rinci untuk dibahas pekan depan dengan lebih konkret," kata Kuntoro.

Menurut Kuntoro, selang tabung memiliki masa pakai setahun, sedangkan tabung memiliki masa pakai lima tahun.

"Seharusnya tiap tahun selang dan karetnya diganti. Namun, biasanya kalaupun diganti, selang yang dipakai berkualitas sembarangan. Ini persoalan yang harus diatasi dengan sosialisasi dan edukasi, perluasan jangkauan informasi ke masyarakat lapis paling bawah," ujarnya.

Dia menyebutkan, jika pergantian selang tidak sesuai dengan persyaratan, yang harus bertanggung jawab adalah masyarakat.

"Akan tetapi, jika ditemukan selang dari pabrik tidak sesuai standar, pabrikan harus bertanggung jawab. Kalau mau melihat siapa yang harus bertanggung jawab, harus dilihat dari kejadiannya," katanya.

Turun ke lapangan

Menurut Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Indroyono Susilo, Wapres Boediono memerintahkan Kementerian Perdagangan (Kemdag) bersama Badan Reserse Kriminal Polri turun ke lapangan untuk mengatasi peredaran selang karet pada tabung gas yang tidak sesuai SNI. Selang itu dianggap sebagai penyebab utama kebocoran gas 3 kg yang memakan 27 korban jiwa pada tahun 2008-2010.

Menurut Indroyono yang juga mengikuti rapat dengan Wapres, untuk meningkatkan koordinasi lintas kementerian dalam soal ini, Wapres menunjuk Menko Kesra sebagai pengendali. "Karena banyak yang terlibat dalam penanganan tabung gas sebenarnya selalu ada koordinasi. Akan tetapi, sejak ada ledakan-ledakan ini diintensifkan," kata Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh.

Dari Polda Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Timur Pradopo menyampaikan, pihaknya masih menyelidiki kasus kebocoran elpiji di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. "Itu masalah soal keamanan konsumen, polisi akan bertindak sesuai hukum," kata Timur.

Mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab dalam kasus yang memakan korban jiwa dan harta itu, dia menjawab, "Nanti kita lihat hasil pemeriksaan dan penyelidikannya."

Menyikapi kondisi itu, Badan Pengkajian dan Penerapan Tek- nologi (BPPT) merekomendasikan dua hal: revisi desain kompor gas dan pemasangan alat sensor gas.

"Revisi desain kompor gas dengan mengurangi risiko kebocoran pada tiga titik kelemahan diubah menjadi satu titik saja. Untuk mendeteksi kebocoran gas, dipasang alat sensor dengan harga terjangkau," kata Direktur Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi Energi BPPT Arya Rezavidi.

Kepala Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Puji Winarni dan Kepala Balai Besar Kekuatan Struktur BPPT Tri Wibowo mengemukakan, teknisinya siap dilibatkan untuk pengujian berkala pada produk kompor dan tabung gas yang sudah beredar di masyarakat.

LIPI memiliki kompetensi pengujian kompor gas, sedangkan BPPT berkompetensi menguji tabung gasnya. Keduanya memiliki laboratorium lengkap.(HAR/ DAY/UTI/NAW/ EVY/OSA/TRI)

---
ref: http://www.micronics.info http://www.java-cafe.net http://www.apwkomitel.org http://www.facebook.com/people/Rudi-Rusdiah/651699209
---

__._,_.___

Reply to sender | Reply to group | Reply via web post | Start a New Topic

Messages in this topic (1)

Recent Activity:

New Members 8

Visit Your Group

SARANA MENCARI SOLUSI KEADILAN HUKUM DI INDONESIA
Mailing List Hukum Online adalah wadah untuk saling bertukar pikiran dan berkonsultasi untuk saling membantu sesama. Isi diluar tanggung jawab Moderator.

Sarana berdiskusi dengan santun, beretika dan bertanggung-jawab serta saling menghargai dan tidak menyerang hasil pemikiran orang / pendapat orang lain.

Salam Hukum Online

MARKETPLACE

Stay on top of your group activity without leaving the page you're on - Get the Yahoo! Toolbar now.

Get great advice about dogs and cats. Visit the Dog & Cat Answers Center.

Hobbies & Activities Zone: Find others who share your passions! Explore new interests.

Switch to: Text-Only, Daily Digest • Unsubscribe • Terms of Use

__,_._,___

No comments:

Post a Comment

Berita HR

Talent Manajemen Prioritas Utama Setiap Industri di Seluruh Dunia Senin, 28 April 2008 - 12:12 WIB Rekrutmen, retensi dan pengembangan talent kini telah menjadi tantangan terbesar yang dihadapi setiap perusahaan di seluruh dunia. Demikian hasil sebuah survei baru yang dilakukan terhadap 5000 orang eksekutif di 83 negara dan pasar. Talent management muncul sebagai prioritas terpenting tidak hanya di perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat, tapi juga di perusahaan di berbagai penjuru dunia dan dalam setiap industri. Di samping itu, secara global para eksekutif mengaku semakin dituntut untuk meningkatkan pengembangan kepemimpinan, mengelola demografi serta mengelola perubahan dan transformasi budaya --isu-isu yang terkait erat dengan talent management. Secara garis besar, menurut para eksekutif di AS dan negara-negara lain, ada empat tantangan besar yang menuntut pengelolaan SDM yang lebih modern, yakni: 1. Mengukur kinerja HR dan karyawan 2. Mengelola keseimbangan work-life 3. Mengelola globalisasi 4. Mengelola keragaman dan tanggung jawab sosial perusahaan Secara khusus, survei menyoroti pentingnya mengelola demografi, misalnya mengantisipasi penuaan tenaga kerja dan menyesuaikan lingkungan kerja dengan kebutuhan karyawan Generasi Y yang kini mulai memasuki dunia kerja. Menurut survei, ini merupakan tantangan penting yang akan semakin meningkat mulai sekarang hingga 2015. Survei bertajuk “Creating People Advantage: How to Address HR Challenges Worldwide Through 2015" tersebut diselenggarakan oleh Boston Consulting Group (BCG), World Federation of Personnel Management Associations (WFPMA) dan Society for Human Resource Management (SHRM). Survei mencakup wawancara mendalam dengan lebih dari 200 eksekutif dari berbagai negara, dan hasilnya diklaim sebagai laporan yang paling komprehensif yang pernah ada atas praktik HR. "Dunia perusahaan tengah mengalami pergeseran secara fundamental, dan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia masih belum cukup siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang semakin besar di pasar global," ujar partner pada BCG Anna Minto. "Umumnya pada CEO dan tim eksekutifnya lebih fokus pada hasil-hasil per semester dan sibuk di urusan keuangan, dan mengabaikan sisi SDM-nya. Ini berisiko. Para CEO dan jajaran pemimpin lainnya perlu bertanya pada diri mereka sendiri apakah sudah cukup berbuat sesuatu hari ini, dan telah meletakkan sumber-sumber daya yang benar di tempat yang tepat untuk menghadapi tantangan ke depan," dia mengingatkan. Partner yang lain pada BCG Chuck Scullion menambahkan, " HR harus diletakkan di pusat strategi perusahaan, bukan hanya sebagai salah satu pendukung strategi. Bagaimana organisasi mengelola ketenagakerjaan yang makin multikultur dan bagaimana mendapatkan talent dalam situasi ekonomi yang berkembang dengan cepat? Bagaimana mengembangkan pemimpin-pemimpin yang berwawasan global, serta mengisi kekosongan pengetahuan dan keahlian setelah para karyawan senior pensiun? Semua itu pertanyaan yang sulit dan perlu perhatian besar dari dewan perusahaan."

firstasia consultants awal april 2008 telah meluncurkan topik training bertemakan Retail.Strategi yang tepat untuk meluncurkan tema tersebut,hingga saat ini,lebih dari 50% kursi telah dipesan oleh para pebisnis retail.Walau belum tertutup sepenuhnya,namun antusiasme pendaftar telah menunjukkan animo dunia retail yang tidak tersentuh sebelumnya.
Karyawan Depresi Takut "Curhat" ke HR Rabu, 23 April 2008 - 14:44 WIB Departemen HR yang baik tidak hanya menjadi mitra strategis bagi para pimpinan bisnis, melainkan juga tempat “curhat” bagi para karyawan yang sedang dirundung masalah. Sayangnya, fungsi yang terakhir ini belum banyak berjalan. Sebab, karyawan sendiri ternyata takut berterus-terang kepada orang HR. Menurut sebuah penelitian, hanya satu dari empat karyawan yang mengalami depresi yang mengadukan masalahnya tersebut kepada orang HR. Selebihnya mengaku takut bahwa hal itu akan mengancam posisinya dalam pekerjaan. Demikian hasil jajak pendapat bertajuk The Depression Alliance yang dilakukan atas hampir 300 orang di Inggris. Ditemukan, satu dari 10 orang usia kerja menderita depresi dan perasaan terasing. Dan, banyak di antara mereka yang percaya bahwa punya pekerjaan tetap bisa membuat mereka lebih baik. Pada sisi lain, 4 dari 5 orang yang didiagnosa menderita depresi mengaku takut menceritakannya kepada teman sekantor tentang kondisi mereka. Mereka khawatir, jika diketahui menderita depresi, masa depan karir mereka akan terganggu. Lebih jauh, separo dari mereka yang mengalami depresi mengaku kehilangan motivasi untuk mengambil proyek-proyek yang menantang. Sementara, 48% mengatakan mereka dijauhi oleh teman-teman sekerja. Gangguan depresi memang menimbulkan banyak risiko di tempat kerja. Empatpuluh tujuh persen mengaku menerima komentar-komentar miring, dan 50% mengatakan, gara-gara depresi mereka kehilangan kesempatan untuk dipromosikan. CEO Depression Alliance Emer O'Neill mengatakan, “Memiliki pekerjaan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi para penderita depresi.” “Para pimpinan perusahaan dan karyawan perlu memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap anak buah dan rekan kerja mereka yang mengalami gangguan depresi, apa saja tantangan mereka,” saran dia. “Mereka perlu dukungan agar tetap bisa sepenuhnya berkontribusi pada perusahaan.”

Yahoo PHK 1.100 Karyawan Rabu, 13 Februari 2008 - 11:24 WIB Portal internet raksasa Yahoo memangkas lebih dari 1000 orang karyawannya, Selasa (12/2/08) waktu AS. Menurut sumber dari dalam perusahaan, angka tepatnya mencapai 1.100 dan dikatakan jumlah tersebut jauh lebih tinggi daripada yang diperkirakan. Pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut mengurangi jumlah karyawan hingga menjadi 13.200 orang. Masih menurut sumber dari dalam, seperti dilaporkan CNET News.com, pihak HR Yahoo telah memesan semua ruangan konferensi di kantor pusat di Sunnyvale, Kalifornia untuk rapat dengan karyawan yang terkena PHK tersebut. Perampingan besar-besaran karyawan tersebut terjadi menyusul rencana Microsoft untuk membeli Yahoo. Dan, Yaho menolak inisiatif tersebut. Namun, rencana perampingan perusahaan dengan mengurangi jumlah karyawan sudah diumumkan oleh manajemen sejak Januari, sebelum Microsoft menyatakan akan membeli Yahoo. "Kami mentargetkan pengurangan karyawan ini pada area-area bisnis yang tidak men-support pertumbuhan penting bagi aktivitas-aktivitas perusahaan," ujar juru bicara Yahoo. "Kami sedang menyelaraskan sumber-sumber daya untuk men-support tujuan besar kami untuk menjadi starting poin dan terbuka," jelas dia merujuk pada misi baru Yahoo untuk menjadi rujukan pertama bagi pengguna internet dan tempat beriklan yang paling dipilih. Program pengurangan karyawan di Yahoo sudah ramai diberitakan sejak diumumkan oleh pihak perusahaan Januari lalu. Jajaran eksekutif Yahoo mengaku, langkah itu diambul karena keuntungan perusahaan menurun. Kepala bagian keuangan Yahoo Blake Jorgensen mengungkapkan harapannya bahwa pemangkasan jumlah karyawan akan menghemat 20-25 juta dolar AS pada kuartal pertama berikutnya. Sementara itu, perusahaan akan meneruskan investasinya pada bisnis search engine dan perikalanan dan akan fokus pada layanan email dan mobile

Masih Banyak Pelanggaran dalam Praktik Outsourcing Jumat, 01 Februari 2008 - 11:47 WIB Mengalihkan sebagian pekerjaan yang ada di dalam perusahaan kepada pihak lain melalui penyedia jasa tenaga kerja, atau disebut outsourcing, telah menjadi praktik yang lazim dalam dunia bisnis di Tanah Air. Namun, dari segi hukum harus diakui masih banyak terjadi pelanggaran. Hal itu diungkapkan oleh penasihat hukum spesialis hukum ketenagakerjaan Kemalsjah Siregar dalam acara Forum Kajian Manajemen di Kampus PPM, Jakarta Pusat, Kamis (31/1/08). Menurut dia, banyak praktik outsourcing yang diselewangkan untuk semata-mata mencari keuntungan. "Ada kecenderungan memanfaatkan kesulitan orang lain untuk menghambil untung," papar Kemalsjah. Kesulitan orang lain yang dimaksud adalah banyaknya orang yang masih menganggur karena sulitnya mendapatkan pekerjaan. Dia juga melihat, banyak perusahaan melakukan outsourcing bukan atas dasar kebutuhan dan sesuai dengan aturan hukum yang ada, melainkan hanya karena tidak mau repot dengan urusan-urusan ketenagakerjaan. "Jujur saja, perusahaan melakukan oursourcing karena nggak mau repot kalau nanti terjadi PHK, dan agar tidak perlu memberi pesangon kepada karyawan yang di-PHK," tutur Kemalsjah blak-blakan. Lebih jauh dia menyoroti bahwa pembicaraan mengenai outsourcing cenderung dilebih-lebihkan ketimbang fakta yang ada di lapangan. Sehingga seolah-olah outsourcing telah menjadi segalanya dalam praktik bisnis. "Ada hotel yang meng-outsource semua karyawannya, ketika saya tanya mengapa melakukan itu, mereka bilang karena di mana-mana juga begitu. Tapi, apa bener di mana-mana begitu? Orang hanya bicara tanpa riset, tidak sesuai dengan kenyataannya," ujar dia. Kemalsjah menegaskan, dirinya tidak anti-outsorucing namun mengaku tidak bisa tinggal diam melihat praktik oursourcing yang tidak sesuai aturan ketenagakerjaan. Dicontohkan, belakangan praktik outsourcing marak dalam industri perbankan dimana banyak bank meng-outsource karyawan untuk posisi teller. "Menurut peraturan, outsource hanya boleh dilakukan untuk kegiatan perusahaan yang bersifat penunjang, bukan utama. Teller itu utama dalam bisnis bank karena kalau tidak ada teller, bagaimana bank bisa beroperasi? Jadi kalau teller di-outsource itu sudah terjadi pelanggaran," tandas dia. Namun, narasumber lainnya, Partner pada PT Advance Career Indonesia Malla Latif berpendapat lain. Menurut hemat pengusaha yang merintis bisnis penyedia jasa tenaga kerja sejak 8 tahun lalu itu, kondisi sekarang sudah banyak berubah. "Dalam konteks outsourcing, mana kegiatan perusahaan yang utama dan mana yang penunjang, atau istilahnya core dan non-core sudah mengalami pergeseran sesuai perubahan iklim bisnis global," ujar dia. Malla berpendapat, sah saja kalau di era sekarang ini bank menganggap teller sebagai penunjang karena memang keberadaannya sudah bisa digantikan. "Sekarang orang lebuh senang menggunakan ATM, bisa ngapain aja bahkan mendeposit uang pun sudah bisa dilakukan lewat ATM," dia memberikan contoh. Lebih jauh Malla mengingatkan, dalam konteks global, para pelaku bisnis saat ini tidak bisa lagi menghindar dari tatanan yang berlaku di tingkat dunia. "Kita bisa lari tapi nggak bisa sembunyi. Fenomena yang terjadi secara global mau tidak mau juga akan menjadi kenyataan di dalam negeri," kata dia. Dalam hal ini dia melihat, outsourcing telah berkembang sangat pesat, dan berkembang menjadi bisniss process outsourcing, bahkan knowledge process outsourcing. Oleh karenanya Malla mengajak semua pihak untuk tidak terjebak dalam berdebatan tentang core dan non-core yang tak pernah ada habisnya. Di lapangan kondisinya sudah luar biasa. Permintaan banyak, vendor juga banyak. Daripada mengotak-atik praktiknya, lebih baik membenahi peraturannya karena (outsourcing) ini membantu sekali mengatasi pengangguran yang sangat besar," ujar Malla.

Friday, June 25, 2010

[Hukum-Online] Silahkhen Warga "Class n Action"....DPR berani gak ??

No comments:

Pengunjung Situs Ini

Berita HR

Topik Diskusi Praktisi HRD

Human Resources Directory Services

Arsip Diskusi Human Resources

ARSIP REGULASI :

Site Partner