http://www.belajarhr.blogspot.com/: Re: [Hukum-Online] Take Over Pekerjaan + Pegawainya (mohon pencerahannya)

Wednesday, March 31, 2010

Re: [Hukum-Online] Take Over Pekerjaan + Pegawainya (mohon pencerahannya)

Pak Domi,

Terimakasih banyak atas penjelasan, advice dan pencerahannya, Pak.

Seperti yang Bapak sampaikan dibawah, dalam hal ada pergantian dari PT. A dan PT. B, kelihatannya memang UU no.13 mengatur hal tersebut, yaitu pemilik lama membayar uang pesangon dan hak lainnya untuk karyawan dengan status Pegawai Waktu Kerja Tidak Tertentu (PKWTT/permanen) karena alasan-alasan sesuai pasal 163 (2), pasal 164 (3), dan wajib membayar sisa upah yang seharusnya diterima karyawan kontrak dengan status Pegawai Kerja Waktu Tertentu (kontrak/PKWT) sesuai dengan pasal 62 UU tersebut. Untuk kemudian dibuat perjanjian kerja oleh karyawan dengan pemilik di PT.B.

Memang sebenarnya saya pada akhirnya persis akan mempertanyakan hal yang berhubungan dengan item ketiga yang Bapak sampaikan di email Bapak... :

Apakah ada upaya atau payung hukum yang bisa ditempuh baik oleh karyawan maupun pihak ketiga lainnya, dalam hal pemilik perusahaan lama melakukan MANUVER untuk lari dari tanggungjawabnya membayar pesangon dan kewajiban terhadap pihak ketiga dan mentransfer liability tersebut kepada pihak lain dengan cara yang "seakan-akan" legal ? Katakanlah bahwa pemilik lama sebenarnya memiliki berbagai asset dan harta bergerak dan tidak bergerak termasuk beberapa perusahaan lain... dapatkah pemilik lama dituntut ?

Dengan background diatas, misal saja casenya:

Perusahaan tsb ternyata sudah benar-benar tidak sehat sehingga seluruh asset yang dimiliki tidak lagi mencukupi untuk menutup segala kewajiban dan liability di internal perusahaannya dan juga terhadap pihak ketiga...

Kemudian dibuatlah skenario bahwa perusahaan diakuisisi oleh perorangan dengan kondisi seluruh aset, liability, serta resources maupun konsekuensi lainnya akan beralih ke pemilik yang baru setelah proses selesai dilakukan..

Dalam hal ini, tidak ada perubahan dalam struktur organisasi, nama perusahaan, etc... yang berubah hanya kepemilikan perusahaan... dan katakanlah perusahaan tsb tidak tercatat di bursa efek...

Namun, tak lama setelah proses akuisisi akhirnya perusahaan dipailitkan, sehingga banyak pihak akan dirugikan, baik karyawan maupun pihak ketiga lainnya... dan let's assume kondisi paling ekstrim, asset yang dimilikipun tidak mampu membayar uang pisah/pesangon seluruh karyawannya seperti diatur di pasal 165 UU No. 13/2003.

Pertanyaan saya:

I. berkenaan dengan urusan internal perusahaan

Dalam kasus yang disebutkan diatas, apakah secara undang-undang memang disyaratkan bahwa hubungan kerja antara pekerja dan pemilik yang lama harus diselesaikan dulu sebelum beralih ke pemilik baru, mengingat dalam proses akuisisi perusahaan yang dimaksud, seenarnya tidak ada perubahan nama perusahaan, struktur organisasi, dll... yang berubah hanya kepemilikan perusahaan yang dituangkan dalam revisi AD perusahaan yg disahkan menteri ?

Saya mempertanyakan ini, karena secara ketenagakerjaan sebenarnya karyawan tsb masih tercatat sebagai karyawan perusahaan tsb... (tidak ada perubahan nama perusahaan)...

Memang kalo saya lihat di pasal 163 UU no. 13/2003 disebutkan :

perusahaan DAPAT (bukan harus) memutuskan hub kerja kalo ada pergantian pemilik dan pekerja tidak ingin lanjut di pemilik baru --> dapat pesangon 1 kali pasal 156
perusahaan DAPAT (bukan harus) memutuskan hub kerja dan pemilik dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja --> dapat pesangon 2 kali pasal 156.

Kalo menelaah ayat 1 tersebut, berarti tidak ada keharusan dilakukan pemutusan hubungan kerja sepanjang pengusaha dan karyawan sepakat untuk melanjutkan sekalipun ada perubahan kepemilikan seperti case diatas. .. atau barangkali pengertian saya yang salah ?

Atau adakah aturan lain yang men"supersede" aturan ini atau memberikan penjelasan lebih detail ?

II. berkenaan dengan kewajiban / liability terhadap pihak ketiga

Langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh pihak ketiga tersebut untuk memperoleh kembali haknya ? Dan apakah ada jaminan bahwa apa yang menjadi haknya tersebut dapat diperoleh kembali ?

Apakah mungkin bagi pihak ketiga tersebut (ataupun karyawannya) untuk "mengejar" kembali tanggungjawab pemilik lamanya, sekalipun proses akuisisi tersebut telah selesai?

Jika ada, bagaimana jalurnya dan kemana pengaduan harus dicatatkan ?

Apakah ada perlindungan hukum yang bisa ditempuh pihak ketiga untuk memperoleh kembali hak-haknya ?

Pada statu kondisi, item nomer II diatas bisa jadi dilema, dalam hal perusahaan yg pailit tersebut menjadi main contractor disuatu proyek dan mensubkontrakkan keperusahaan lain... perusahaan lain itu telah meneyelesaikan pekerjaannya, namun belum mendapatkan pembayaran dari main contractor... sehingga, subkontraktor tersebut menuntut pembayaran ke pemberi kerja sekalipun mungkin secara aturan kontraknya tuntutan tersebut tidak tepat... namun, itu akan jadi concern pemberi kerja karena misalnya pemberi kerja juga punya ketergantungan terhadap subkontraktor tersebut dalam pekerjaan / proyek yang lain... bagaimana sebaiknya menyelesaikan dilema ini?

Mohon advice dan pencerahannya,Pak... juga untuk Bapak-bapak dan Ibu-Ibu yang lain untuk case yang saya tanyakan diatas… dan mohon maaf bila pertanyaannya terlalu banyak dan panjang..

Terimakasih banyak dan appresiasi saya atas advice yang diberikan Bapak/Ibu.

-sabar sirait

--- On Tue, 3/30/10, DOMINIKUS DARUS <dominikusdarus@yahoo.com> wrote:

From: DOMINIKUS DARUS <dominikusdarus@yahoo.com>
Subject: Re: [Hukum-Online] Take Over Pekerjaan + Pegawainya (mohon pencerahannya)
To: Hukum-Online@yahoogroups.com
Date: Tuesday, March 30, 2010, 10:47 PM

Untuk Pa Sabar S,

Ikutan berpendapat nih ....

Pertama : dari aspek ketenagakerjaan : hubungan kerja antara buruh dengan perusahaan lama harus di-terminated dulu dengan konsekuensi membayar semua apa yang menjadi hak normatif pekerja seperti pesangon dan sebagainya. Kewajiban ini tetap menjadi domainnya pemilik lama. Opsi ini diasumsikan belum terjadi "TRANSAKSI"/ jual beli perusahaan;

Kedua : dari aspek keperdataan : jika sudah terjadi kesepakatan antara pemilik lama dan pemilik baru dengan catatan pekerja juga tunduk pada kesepakatan tsb maka sejak saat itu segala kosekuensi hukum menjadi tanggung jawab pemilik baru termasuk yang terpahit sekalipun bahwasannya baru beroperasi beberapa bulan pemilik baru langsung minta pailit dan biasanya jika terjadi pailit maka pembayaran pesangon karyawan yang menjadi prioritas pertama;

Ketiga : Saya melihat dari sisi yang lain kasus ini. Jangan2 ini hanya MANUVER Pengusaha untuk membebaskan diri dari segala tanggung jawab membayar pesangon kepada karyawannya;

Tks

Domi

--- Pada Rab, 31/3/10, ime rafael <ime_rafael@yahoo. com> menulis:

Dari: ime rafael <ime_rafael@yahoo. com>
Judul: Re: [Hukum-Online] Take Over Pekerjaan + Pegawainya (mohon pencerahannya)
Kepada: Hukum-Online@ yahoogroups. com
Tanggal: Rabu, 31 Maret, 2010, 12:00 AM

Dear Pak Sabar,

Terlampir peraturannya, semoga membantu.

Thanks

From: Sabar Sirait <sabarsirait@ yahoo.com>
To: "Hukum-Online@ yahoogroups. com" <Hukum-Online@ yahoogroups. com>
Sent: Tue, March 30, 2010 10:49:35 PM
Subject: Re: [Hukum-Online] Take Over Pekerjaan + Pegawainya (mohon pencerahannya)

Bagaimana jika seandainy pengalihan yg dimaksud adalah pengalihan oleh perorangan yg punya angka kecukupan modal yang mengakuisisi/ membeli suatu perusahaan dimaksud (bukan perusahaan mengakuisisi perusahaan), dimana seluruh asset, resources dan liability dari perusahaan tsb trmsk yg hubungannya dgn pihak ketiga mabapyn akan beralih ke pemilik baru setelah proses akuisisi tsb..

Dan kemudian disepakati terms and conditions antar karyawan, pemilik lama dan pemilik baru.. Trmsk kaitanny dgn remunerasi, fasilitas, tunjangan, masa kerja, dll telah disepakati bersama..

Namun, trnyata setelah beberapa bukan beroperasi pemilik baru menyatakan pailit..

So,:

1. langkah apa sebaikny yg diambil para karyawan

2. langkah apa sebaikny yg hrs diambil pihak ketiga yg merasa dirugikan dr situasi itu?

3. kemana tepatny pengaduan akan dilayangkan Dan dicatatkan?

Sent from my iPhone

On Mar 30, 2010, at 6:16 PM, hasudungan s <hasudungan_r@ yahoo.com> wrote:

Dear Pak Abu Fajar,

Untuk hal tersebut harus memperhatikan peraturan ketenagakerjaan.

I. Pengalihan Pekerjaan.
Pengalihan pekerjaan kepada pihak lain lebih dikenal dengan Outsorcing. Praktek outsorcing tersebut harus memperhatikan ketentuan tentang outsorcing misalnya Kepmenaker Nomor KEP.220/MEN/ X/2004 tentang Syarat Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan ke Perusahaan Lain. Salah satunya mengenai jenis pekerjaan yang dapat di-outsourcing sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

II. Pengalihan Karyawan.
Secara prinsipil bahwa karyawan bukan sebuah barang/harta yang dapat dialihkan. Oleh karena itu, karyawan tidak dapat dialihkan dari Perusahaan A ke Perusahaan B.
Akan tetapi, UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan membuka kemungkinan para pihak (Perusahaan dan Pekerja) untuk melakukan perubahan perjanjian kerja yang telah disepakati sebagaimana diatur dalam Pasal 55.
Saran saya sebaiknya dilakukan pernyesuaian perjanjian kerja yang disepakati oleh 3 pihak, yaitu Perusahaan A, Perusahaan B, dan Masing-Masing Karyawan. Beberapa point krusial yang harus diperhatikan adalah mengenai masa kerja dan remunerasi.

Note: Penyesuaian Perjanjian Kerja tersebut dilakukan secara personal untuk tiap/masing- masing karyawan (bukan kolektif).

Demikian, semoga dapat membantu.

Regards

Ronald Sianturi

--- On Tue, 30/3/10, abu fajar <abu.fajar@gmail. com> wrote:

From: abu fajar <abu.fajar@gmail. com>
Subject: [Hukum-Online] Take Over Pekerjaan + Pegawainya (mohon pencerahannya)
To: hukum-online@ yahoogroups. com, HRI@yahoogroups. com
Date: Tuesday, 30 March, 2010, 11:01 AM

Dear members,

Mohon pencerahannya, barangkali ada yang pernah mengalami atau tau aturannya;

problem yang kami tanyakan :

PT A akan menyerahkan (mengalihkan) suatu paket pekerjaan termasuk pegawainya ke PT B.

Bagaimana aturan mainnya, agar tidak merugikan semua pihak, terutama pegawainya.

Kalo ada contoh (draft) Berita Acara atau Perjanjian take overnya, kami lebih berterima kasih.

Salam.

AF.

New Email names for you!
Get the Email name you've always wanted on the new @ymail and @rocketmail.
Hurry before someone else does!

Berselancar lebih cepat.
Internet Explorer 8 yang dioptimalkan untuk Yahoo! otomatis membuka 2 halaman favorit Anda setiap kali Anda membuka browser.Dapatkan IE8 di sini! (Gratis)

__._,_.___

Reply to sender | Reply to group | Reply via web post | Start a New Topic

Messages in this topic (8)

Recent Activity:

New Members 14
New Files 1

Visit Your Group

SARANA MENCARI SOLUSI KEADILAN HUKUM DI INDONESIA
Mailing List Hukum Online adalah wadah untuk saling bertukar pikiran dan berkonsultasi untuk saling membantu sesama. Isi diluar tanggung jawab Moderator.

Sarana berdiskusi dengan santun, beretika dan bertanggung-jawab serta saling menghargai dan tidak menyerang hasil pemikiran orang / pendapat orang lain.

Salam Hukum Online

Switch to: Text-Only, Daily Digest • Unsubscribe • Terms of Use

__,_._,___

No comments:

Post a Comment

Berita HR

Talent Manajemen Prioritas Utama Setiap Industri di Seluruh Dunia Senin, 28 April 2008 - 12:12 WIB Rekrutmen, retensi dan pengembangan talent kini telah menjadi tantangan terbesar yang dihadapi setiap perusahaan di seluruh dunia. Demikian hasil sebuah survei baru yang dilakukan terhadap 5000 orang eksekutif di 83 negara dan pasar. Talent management muncul sebagai prioritas terpenting tidak hanya di perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat, tapi juga di perusahaan di berbagai penjuru dunia dan dalam setiap industri. Di samping itu, secara global para eksekutif mengaku semakin dituntut untuk meningkatkan pengembangan kepemimpinan, mengelola demografi serta mengelola perubahan dan transformasi budaya --isu-isu yang terkait erat dengan talent management. Secara garis besar, menurut para eksekutif di AS dan negara-negara lain, ada empat tantangan besar yang menuntut pengelolaan SDM yang lebih modern, yakni: 1. Mengukur kinerja HR dan karyawan 2. Mengelola keseimbangan work-life 3. Mengelola globalisasi 4. Mengelola keragaman dan tanggung jawab sosial perusahaan Secara khusus, survei menyoroti pentingnya mengelola demografi, misalnya mengantisipasi penuaan tenaga kerja dan menyesuaikan lingkungan kerja dengan kebutuhan karyawan Generasi Y yang kini mulai memasuki dunia kerja. Menurut survei, ini merupakan tantangan penting yang akan semakin meningkat mulai sekarang hingga 2015. Survei bertajuk “Creating People Advantage: How to Address HR Challenges Worldwide Through 2015" tersebut diselenggarakan oleh Boston Consulting Group (BCG), World Federation of Personnel Management Associations (WFPMA) dan Society for Human Resource Management (SHRM). Survei mencakup wawancara mendalam dengan lebih dari 200 eksekutif dari berbagai negara, dan hasilnya diklaim sebagai laporan yang paling komprehensif yang pernah ada atas praktik HR. "Dunia perusahaan tengah mengalami pergeseran secara fundamental, dan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia masih belum cukup siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang semakin besar di pasar global," ujar partner pada BCG Anna Minto. "Umumnya pada CEO dan tim eksekutifnya lebih fokus pada hasil-hasil per semester dan sibuk di urusan keuangan, dan mengabaikan sisi SDM-nya. Ini berisiko. Para CEO dan jajaran pemimpin lainnya perlu bertanya pada diri mereka sendiri apakah sudah cukup berbuat sesuatu hari ini, dan telah meletakkan sumber-sumber daya yang benar di tempat yang tepat untuk menghadapi tantangan ke depan," dia mengingatkan. Partner yang lain pada BCG Chuck Scullion menambahkan, " HR harus diletakkan di pusat strategi perusahaan, bukan hanya sebagai salah satu pendukung strategi. Bagaimana organisasi mengelola ketenagakerjaan yang makin multikultur dan bagaimana mendapatkan talent dalam situasi ekonomi yang berkembang dengan cepat? Bagaimana mengembangkan pemimpin-pemimpin yang berwawasan global, serta mengisi kekosongan pengetahuan dan keahlian setelah para karyawan senior pensiun? Semua itu pertanyaan yang sulit dan perlu perhatian besar dari dewan perusahaan."

firstasia consultants awal april 2008 telah meluncurkan topik training bertemakan Retail.Strategi yang tepat untuk meluncurkan tema tersebut,hingga saat ini,lebih dari 50% kursi telah dipesan oleh para pebisnis retail.Walau belum tertutup sepenuhnya,namun antusiasme pendaftar telah menunjukkan animo dunia retail yang tidak tersentuh sebelumnya.
Karyawan Depresi Takut "Curhat" ke HR Rabu, 23 April 2008 - 14:44 WIB Departemen HR yang baik tidak hanya menjadi mitra strategis bagi para pimpinan bisnis, melainkan juga tempat “curhat” bagi para karyawan yang sedang dirundung masalah. Sayangnya, fungsi yang terakhir ini belum banyak berjalan. Sebab, karyawan sendiri ternyata takut berterus-terang kepada orang HR. Menurut sebuah penelitian, hanya satu dari empat karyawan yang mengalami depresi yang mengadukan masalahnya tersebut kepada orang HR. Selebihnya mengaku takut bahwa hal itu akan mengancam posisinya dalam pekerjaan. Demikian hasil jajak pendapat bertajuk The Depression Alliance yang dilakukan atas hampir 300 orang di Inggris. Ditemukan, satu dari 10 orang usia kerja menderita depresi dan perasaan terasing. Dan, banyak di antara mereka yang percaya bahwa punya pekerjaan tetap bisa membuat mereka lebih baik. Pada sisi lain, 4 dari 5 orang yang didiagnosa menderita depresi mengaku takut menceritakannya kepada teman sekantor tentang kondisi mereka. Mereka khawatir, jika diketahui menderita depresi, masa depan karir mereka akan terganggu. Lebih jauh, separo dari mereka yang mengalami depresi mengaku kehilangan motivasi untuk mengambil proyek-proyek yang menantang. Sementara, 48% mengatakan mereka dijauhi oleh teman-teman sekerja. Gangguan depresi memang menimbulkan banyak risiko di tempat kerja. Empatpuluh tujuh persen mengaku menerima komentar-komentar miring, dan 50% mengatakan, gara-gara depresi mereka kehilangan kesempatan untuk dipromosikan. CEO Depression Alliance Emer O'Neill mengatakan, “Memiliki pekerjaan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi para penderita depresi.” “Para pimpinan perusahaan dan karyawan perlu memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap anak buah dan rekan kerja mereka yang mengalami gangguan depresi, apa saja tantangan mereka,” saran dia. “Mereka perlu dukungan agar tetap bisa sepenuhnya berkontribusi pada perusahaan.”

Yahoo PHK 1.100 Karyawan Rabu, 13 Februari 2008 - 11:24 WIB Portal internet raksasa Yahoo memangkas lebih dari 1000 orang karyawannya, Selasa (12/2/08) waktu AS. Menurut sumber dari dalam perusahaan, angka tepatnya mencapai 1.100 dan dikatakan jumlah tersebut jauh lebih tinggi daripada yang diperkirakan. Pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut mengurangi jumlah karyawan hingga menjadi 13.200 orang. Masih menurut sumber dari dalam, seperti dilaporkan CNET News.com, pihak HR Yahoo telah memesan semua ruangan konferensi di kantor pusat di Sunnyvale, Kalifornia untuk rapat dengan karyawan yang terkena PHK tersebut. Perampingan besar-besaran karyawan tersebut terjadi menyusul rencana Microsoft untuk membeli Yahoo. Dan, Yaho menolak inisiatif tersebut. Namun, rencana perampingan perusahaan dengan mengurangi jumlah karyawan sudah diumumkan oleh manajemen sejak Januari, sebelum Microsoft menyatakan akan membeli Yahoo. "Kami mentargetkan pengurangan karyawan ini pada area-area bisnis yang tidak men-support pertumbuhan penting bagi aktivitas-aktivitas perusahaan," ujar juru bicara Yahoo. "Kami sedang menyelaraskan sumber-sumber daya untuk men-support tujuan besar kami untuk menjadi starting poin dan terbuka," jelas dia merujuk pada misi baru Yahoo untuk menjadi rujukan pertama bagi pengguna internet dan tempat beriklan yang paling dipilih. Program pengurangan karyawan di Yahoo sudah ramai diberitakan sejak diumumkan oleh pihak perusahaan Januari lalu. Jajaran eksekutif Yahoo mengaku, langkah itu diambul karena keuntungan perusahaan menurun. Kepala bagian keuangan Yahoo Blake Jorgensen mengungkapkan harapannya bahwa pemangkasan jumlah karyawan akan menghemat 20-25 juta dolar AS pada kuartal pertama berikutnya. Sementara itu, perusahaan akan meneruskan investasinya pada bisnis search engine dan perikalanan dan akan fokus pada layanan email dan mobile

Masih Banyak Pelanggaran dalam Praktik Outsourcing Jumat, 01 Februari 2008 - 11:47 WIB Mengalihkan sebagian pekerjaan yang ada di dalam perusahaan kepada pihak lain melalui penyedia jasa tenaga kerja, atau disebut outsourcing, telah menjadi praktik yang lazim dalam dunia bisnis di Tanah Air. Namun, dari segi hukum harus diakui masih banyak terjadi pelanggaran. Hal itu diungkapkan oleh penasihat hukum spesialis hukum ketenagakerjaan Kemalsjah Siregar dalam acara Forum Kajian Manajemen di Kampus PPM, Jakarta Pusat, Kamis (31/1/08). Menurut dia, banyak praktik outsourcing yang diselewangkan untuk semata-mata mencari keuntungan. "Ada kecenderungan memanfaatkan kesulitan orang lain untuk menghambil untung," papar Kemalsjah. Kesulitan orang lain yang dimaksud adalah banyaknya orang yang masih menganggur karena sulitnya mendapatkan pekerjaan. Dia juga melihat, banyak perusahaan melakukan outsourcing bukan atas dasar kebutuhan dan sesuai dengan aturan hukum yang ada, melainkan hanya karena tidak mau repot dengan urusan-urusan ketenagakerjaan. "Jujur saja, perusahaan melakukan oursourcing karena nggak mau repot kalau nanti terjadi PHK, dan agar tidak perlu memberi pesangon kepada karyawan yang di-PHK," tutur Kemalsjah blak-blakan. Lebih jauh dia menyoroti bahwa pembicaraan mengenai outsourcing cenderung dilebih-lebihkan ketimbang fakta yang ada di lapangan. Sehingga seolah-olah outsourcing telah menjadi segalanya dalam praktik bisnis. "Ada hotel yang meng-outsource semua karyawannya, ketika saya tanya mengapa melakukan itu, mereka bilang karena di mana-mana juga begitu. Tapi, apa bener di mana-mana begitu? Orang hanya bicara tanpa riset, tidak sesuai dengan kenyataannya," ujar dia. Kemalsjah menegaskan, dirinya tidak anti-outsorucing namun mengaku tidak bisa tinggal diam melihat praktik oursourcing yang tidak sesuai aturan ketenagakerjaan. Dicontohkan, belakangan praktik outsourcing marak dalam industri perbankan dimana banyak bank meng-outsource karyawan untuk posisi teller. "Menurut peraturan, outsource hanya boleh dilakukan untuk kegiatan perusahaan yang bersifat penunjang, bukan utama. Teller itu utama dalam bisnis bank karena kalau tidak ada teller, bagaimana bank bisa beroperasi? Jadi kalau teller di-outsource itu sudah terjadi pelanggaran," tandas dia. Namun, narasumber lainnya, Partner pada PT Advance Career Indonesia Malla Latif berpendapat lain. Menurut hemat pengusaha yang merintis bisnis penyedia jasa tenaga kerja sejak 8 tahun lalu itu, kondisi sekarang sudah banyak berubah. "Dalam konteks outsourcing, mana kegiatan perusahaan yang utama dan mana yang penunjang, atau istilahnya core dan non-core sudah mengalami pergeseran sesuai perubahan iklim bisnis global," ujar dia. Malla berpendapat, sah saja kalau di era sekarang ini bank menganggap teller sebagai penunjang karena memang keberadaannya sudah bisa digantikan. "Sekarang orang lebuh senang menggunakan ATM, bisa ngapain aja bahkan mendeposit uang pun sudah bisa dilakukan lewat ATM," dia memberikan contoh. Lebih jauh Malla mengingatkan, dalam konteks global, para pelaku bisnis saat ini tidak bisa lagi menghindar dari tatanan yang berlaku di tingkat dunia. "Kita bisa lari tapi nggak bisa sembunyi. Fenomena yang terjadi secara global mau tidak mau juga akan menjadi kenyataan di dalam negeri," kata dia. Dalam hal ini dia melihat, outsourcing telah berkembang sangat pesat, dan berkembang menjadi bisniss process outsourcing, bahkan knowledge process outsourcing. Oleh karenanya Malla mengajak semua pihak untuk tidak terjebak dalam berdebatan tentang core dan non-core yang tak pernah ada habisnya. Di lapangan kondisinya sudah luar biasa. Permintaan banyak, vendor juga banyak. Daripada mengotak-atik praktiknya, lebih baik membenahi peraturannya karena (outsourcing) ini membantu sekali mengatasi pengangguran yang sangat besar," ujar Malla.

Wednesday, March 31, 2010

Re: [Hukum-Online] Take Over Pekerjaan + Pegawainya (mohon pencerahannya)

No comments:

Pengunjung Situs Ini

Berita HR

Topik Diskusi Praktisi HRD

Human Resources Directory Services

Arsip Diskusi Human Resources

ARSIP REGULASI :

Site Partner